BOGOR, HOLOPIS.COM – Korps Brimob didorong untuk terus meningkatkan kompetensi mereka dalam mendukung menjaga keamanan di Indonesia dari berbagai gangguan Kamtibmas.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat membuka rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob Polri tahun 2022, bahkan mewanti-wanti agar jangan lagi ada kejadian-kejadian kecil yang malah bisa membuat Indonesia malu di mata dunia.
“Jangan ada gangguan keamanan sekecil apapun, terlebih yang dapat menarik perhatian dunia. Jaga wibawa bangsa Indonesia sebagai tuan rumah dan tunjukkan bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi,” kata Sigit, Kamis (10/3).
Terlebih, dengan rencana kondisi Indonesia yang telah memulai rangkaian Presidensi G20 di Bali serta beberapa rangkaian event internasional lainnya, Sigit menegaskan keberhasilan pengamanan ini tentunya akan meningkatkan reputasi dan tingkat kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Dengan suksesnya kegiatan tersebut, akan memberikan multiplier effect bagi negara Indonesia.
“Berikan keyakinan kepada masyarakat bahwa TNI-Polri hadir sebagai representasi negara dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban. Negara tidak boleh kalah dari kelompok intoleran, terorisme dan lainnya yang mengganggu keutuhan NKRI,” tegasnya.
Sigit juga menyampaikan bahwa Korps Brimob Polri harus menjadi teladan tidak hanya bagi masyarakat, namun juga kepada seluruh anggota Polri, salah satunya mengenai urusan kedisiplinan nasional seperti yang disampaikan Presiden Jokowi sebelumnya.
“TNI-Polri memiliki kedisiplinan yang berbeda dengan masyarakat. Namun, saya yakin Korps Brimob Polri memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi lagi. Saya berharap Korps Brimob Polri menjadi teladan tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada seluruh anggota Polri,” bebernya.
Pemerintah, kata Sigit, saat ini sedang melakukan transformasi kebijakan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Sigit menekankan kepada jajaran untuk mengawal dan mendukung dengan maksimal program Pemerintah tersebut.
“Dalam situasi ini, kehadiran cepat pasukan Brimob Polri diperlukan untuk menghentikan konflik dan mencegah terjadinya konflik lanjutan. Penanganan konflik dan huru-hara anarkis harus memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas serta menunjung tinggi Hak Asasi Manusia,” pungkasnya.
