JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menyentuh urusan hulu, terkait dengan stok minyak goreng.
“Masalahnya kami tidak tidak bisa banyak bicara soal hulu, kami hanya fokus pada kondisi hilir, dan faktanya barangnya (distribusi minyak goreng) tidak ada,” kata Sudaryono dalam siaran persnya, Kamis (10/3).
Jika memang ada praktik penimbunan dari kartel dan distributor tertentu, ia menyarankan kepada siapapun untuk melaporkannya kepada aparat yang berwajib, agar diproses apakah praktik tersebut masuk unsur pidana atau tidak.
“Apakah ada penimbunan, ya kami sudah instruksikan agar lapor polisi. Dimana sekarang masalahnya biar didudukkan bareng apakah ada masalah hukum, apakah ada unsur kesengajaan dan sebagainya,” ujarnya.
Yang ia mau, apapun manuver politik dan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah, distribusi minyak goreng harus sampai ke tangan pedagang pasar. Apalagi kata Sudaryono, minyak goreng adalah salah satu komoditas bahan pokok yang menjadi kebutuhan harian dan tidak bisa ditunda.
“Kita itu inginnya masyarakat kan sangat tinggi demand-nya, maunya kami kan kalau ada permintaan lalu kami sampaikan kemudian bisa langsung dikirim, tapi sekarang kan tidak. Bahkan mencari minyak goreng harga mahal aja beberapa tempat sulit,” terangnya.
Kemudian, Sudaryono ingin agar Presiden Joko Widodo melalui seluruh jajaran di bawahnya yang berkaitan dengan pasokan dan distribusi minyak goreng bisa memperhatikan fakta di lapangan, bahwa stok dan distribusi minyak goreng sulit diakses di masyarakat, khususnya para pelaku pasar rakyat atau pasar tradisional.
“Semua daerah saat ini kondisinya sama, bahwa minyak goreng ini susah dicari. Kami dapat laporan dari Bitung dan sebagainya,” tandasnya.
“Kami sangat amat membuka diri bisa terlibat dan melibatkan diri dengan program pemerintah agar para pedagang pasar bisa berdaya dengan kondisi dan situasi yang sulit seperti saat ini,” sambung Sudaryono.
Terakhir, ia pun meminta agar pemerintah tidak hanya menjalankan program distribusi minyak goreng dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di retail modern. Ia khawatir justru dengan kealpaan pelibatan pasar tradisional malah membuat para pedagang pasar antipati kepada pemerintah karena merasa dianaktirikan dalam program distribusi di saat kondisi sulit seperti saat ini.
“Pedagang pasar harus dapat opportunity yang sama untuk bisa berjualan dengan harga yang baik,” pungkasnya.
