JAKARTA, HOLOPIS.COM – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS), Eko Pratama menuding bahwa pemerintah adalah kunci dari penyebab kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Apalagi saat ini, banyak ritail modern yang sampai tidak memajang stok mereka di rak toko.
“Jadi problemnya sistemik, dan problemnya yang paling mendasar adalah ketidakberdayaan pemerintah terhadap kartel,” kata Eko saat dihubungi Holopis melalui sambungan telepon, Selasa (8/3).
Ia menyebut, bahwa saat ini para pengusaha kelapa sawit lebih banyak menjual barang mereka ke luar negeri secara besar-besaran. Hal ini karena harga Crude palm oil (CPO) yang sedang tinggi, dan menurut Eko ini sangat wajar ketika dilihat dari kacamata bisnis.
“CPO dunia sedang tinggi mencapai 65%, sisanya 35% dipakai untuk projek B30 (biodiesel),” jelasnya.
Karena banyaknya bahan baku minyak goreng yakni kelapa sawit yang dijual oleh para kartel ke luar negeri (ekspor), maka produsen minyak goreng pasti lebih mementingkan untuk penyelamatan industri mereka, salah satunya adalah dengan pengetatan produksi. Dampaknya jelas, para pelaku retail akan menahan stok barang mereka hingga berdampak pada kelangkaan stok minyak goreng di pasaran.
“Gimana mau ada stok, sedangkan CPO yang kita hasilkan untuk menjadi minyak goreng itu diekspor,” tegasnya.
Operasi pasar bukan opsi atasi persoalan minyak goreng
Kemudian, Mahasiswa dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersebut menilai, bahwa opsi yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dengan melakukan operasi pasar dan subsidi harga adalah salah kaprah.
“Skemanya tetap subsidi, operasi pasar, itu semua tidak efektif karena menyelesaikan persoalan di hilir saja, otomatis anggaran yang dikeluarkan akan semakin besar,” jelas Eko.
Jika skema seperti ini yang selalu diambil oleh pemerintah, justru anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk mengurus satu sektor minyak goreng saja akan sangat besar. Padahal banyak komoditas lainnya yang juga mengalami kenaikan harga yang juga cukup signifikan, termasuk kacang kedelai, daging hingga telur ayam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu…
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program…
JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, bertemu dengan Deputi…
JAKARTA - Salah satu cara yang dinilai tak tepat bagi suami istri (pasutri) baru yaitu…
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyatakan kesiapannya…
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto akhirnya angkat bicara terkait status dirinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka…