Penundaan Pemilu Cederai Konstitusi dan Demokrasi

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wacana penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo tuai polemik. Wacana tersebut, awal mula diungkapkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan pernyataannya itu didukung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Alasan penundaan pemilu 2024 yang dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar menyangkut kondisi ekonomi Indonesia yang sebelumnya stagnan dua tahun terakhir mulai mengarah positif. “Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi, pertama para pelaku ekonomi itu melakukan freeze, pembekuan, wait and see dan setop agresivitas ekonomi saat pemilu,” kata Muhaimin dalam keterangan, (23/2). Kedua, transisi kekuasaan kerap kali menimbulkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu suasana perbaikan ekonomi, apalagi usai agenda G20. Di sisi lain, mantan Menteri Tenaga Kerja ini juga khawatir ada eksploitasi ancaman politik. “Oleh karena itu dari seluruh masukan itu pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun lagi agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi 2 tahun selama pandemi, Ya (ditunda) setahun lah, kalau gak maksimal dua tahun,” kata Muhaimin. Sementara itu, Di kubu pro, Partai Golkar mengaku serius mengkaji wacana tersebut. Wakil Ketua Partai Golkar Melchias Markus Mekeng memandang tidak masalah untuk mengganti waktu pemilu selama sesuai aturan yang ada. “Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Mekeng, (25/2). Mekeng menerangkan, keinginan penundaan pemilu tidak lepas dari rencana perpanjangan masa jabatan Jokowi. Ia mengingatkan, perpanjangan masa jabatan penting untuk melihat dari sisi ekonomi. Ia beralasan, pemerintah Jokowi sudah tidak bisa lagi mengalami defisit APBN lebih dari 3 persen di tahun 2023. Situasi itu membuat Indonesia harus kembali patuh pada Undang-Undang Keuangan Negara. Bercermin dari situasi tersebut, pemerintah harus jeli dalam mencari penerimaan negara lewat menggenjot pajak, peningkatan investasi, hingga PDB naik. Di sisi lain, pembiayaan negara lebih banyak ditopang utang karena penerimaan negara berkurang. “Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara? pasti tersendat. Ini bahaya,” kata Mekeng. Mekeng pun menuturkan, kondisi penerimaan uang negara yang kurang sementara utang dilarang akan membuat negara sulit. Ia mengingatkan bahwa negara juga dituntut untuk mengurangi kemiskinan, tetapi bansos, PKH dan bantuan lain berpotensi berhenti di masa pemilu. “Jika utang tidak boleh dan semua bantuan ditarik karena menjelang pemilu, bagaimana ekonomi bisa bergerak? Ekonomi bisa hancur kalau semua itu ditarik,” kata Mekeng. Mekeng juga mengingatkan investasi berpotensi terganggu karena pengusaha pasti pada posisi wait and see. Ia juga mengingatkan UMKM masih perlu subsidi agar bisa bertahan akibat pandemi. Di sisi lain, biaya pemilu cukup tinggi hingga Rp100 triliun dan harus dipenuhi negara. “Kalau semua berhenti karena pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” kata Mekeng. Mekeng juga mengingatkan investasi berpotensi terganggu karena pengusaha pasti pada posisi wait and see. Ia juga mengingatkan UMKM masih perlu subsidi agar bisa bertahan akibat pandemi. Di sisi lain, biaya pemilu cukup tinggi hingga Rp100 triliun dan harus dipenuhi negara. “Kalau semua berhenti karena pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” kata Mekeng. Sementara itu, PAN sepakat untuk memundurkan waktu pelaksanaan pemilu. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memandang ada sejumlah alasan. Pertama, soal situasi pandemi yang masih butuh perhatian khusus. Situasi ini, berkaitan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat COVID. “Kondisi perekonomian yang belum stabil sehingga pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit,” ujarnya, (25/2). Zulhas juga memandang situasi konflik global perlu diperhatikan, salah satunya perang Rusia-Ukraina. Di sisi lain, anggaran pemilu kini dianggap membengkak dari rencana efisiensi sehingga lebih baik anggaran digunakan untuk kepentingan publik. Alasan terakhir adalah pemerintah perlu mengedepankan kelanjutan program pembangunan nasional yang tertunda akibat COVID. Menurut Zulhas, poin-poin tersebut ditambah persepsi publik terhadap kinerja presiden dalam menangani pandemi yang naik bisa menjadi pemicu agar pemilu diundur. “Mempertimbangkan hal-hal tersebut serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulhas. Menolak Wacana Pemilu 2024 Ditunda Sementara itu, sejumlah pihak pun ada yang menyatakan kontra. Salah satunya, PDIP, menolak wacana penundaan pemilu. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, PDIP menolak gagasan tersebut dengan alasan patuh terhadap konstitusi yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa Presiden bersumpah untuk memegang teguh undang-undang dan aturan berlaku sebaik mungkin. “Atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu,” kata Hasto, (24/2). Ia mengutip pernyataan Jokowi yang menolak wacana perpanjangan masa tugas atau penundaan pemilu. Menurut Hasto, periodisasi pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur ini harus dijaga agar tidak menimbulkan instabilitas politik. “Jadi daripada berpikir menunda pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu,” kata Hasto. Demokrat juga menolak narasi tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memandang pemerintah sebaiknya fokus dalam upaya pemulihan ekonomi. Selain itu, Demokrat juga menerangkan negara sudah menetapkan di konstitusi bahwa pemilihan umum berjalan 5 tahunan. Ia pun mengingatkan bahwa pemerintah, DPR dan KPU sepakat pileg dan pilpres berjalan 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Hal ini memberikan kepastian kepada pengusaha. “Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar konstitusi. Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja,” kata Herzaky. Herzaky khawatir isu penundaan pemilu sebagai pesanan oligarki. Oleh karena itu, kata Herzaky, pemerintah sebaiknya tetap fokus pada upaya pemulihan ekonomi. Ia yakin Jokowi akan turun panggung politik dengan warisan ekonomi membaik dan menjaga iklim demokrasi secara baik. Tidak hanya PDIP dan Demokrat, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan prabowo berjanji menghormati konstitusi. “Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat,” kata Dahnil, (1/3). Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono menegaskan partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024 sejumlah elite partai politik. Dia mengatakan, Gerindra taat pada ketentuan dan asas konstitusional yaitu UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dugaan dibalik wacana penundaan pemilu 2024 Pakar Politik, Rocky Gerung menilai wacana penundaan Pemilu 2024 sengaja dimunculkan, karena kubu penguasa sampai sekarang belum punya calon presiden yang akan diusung. Menurutnya, bila sudah punya, maka kubu penguasa akan berpikir sebaliknya, yakni mempercepat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. “Ya karena kekuasaan belum punya calon,” ujar rocky. “Kalau sudah ada calon pasti dipercepat, kan?” Kata Rocky. Menurutnya, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merugikan demokrasi. Sebab, UUD 1945 jelas mengatur tentang semua level pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis, yakni lewat pemilihan langsung. “Bagi demokrasi sudah rugi, karena UUD kita bilang semua level pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis, artinya melalui pemilihan, bukan perpanjangan atau penundaan,” tutur Rocky. Respons Presiden Jokowi Terkait Wacana Penundaan Pemilu 2024 Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya akan terus mematuhi akan konstitusi atau UDD 1945 dalam menjawab wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga harus patuh pada konstitusi,” kata Jokowi, Sabtu (5/3). Kendati demikian, Jokowi melanjutkan bahwa dirinya tidak membendung adanya wacana penundaan pemilu, sebab hal tersebut dinilainya sebagai bagian dari demokrasi Tanah Air. “Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Namun, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ujar Jokowi. Pernyataan Presiden Jokowi dinilai Normatif & Tak Tegas Respons Tunda Pemilu Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah, Azyumardi Azra menilai sikap Presiden Jokowi di tengah gaduh wacana penundaan Pemilu 2024, masih normatif. Azyumardi mengatakan pernyataan Jokowi ‘taat, tunduk dan patuh pada konstitusi’ tidak mencerminkan ketegasan terhadap sejumlah parpol yang menggulirkan ide perpanjangan tersebut. “Pernyataan Presiden Jokowi(Kompas 5/3/2022) bhw ia ‘taat, tunduk dan patuh pd konstitusi” masih normatif; Tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik 3 parpol yg mengusulkan penundaan Pemilu 14 Feb 2024,” ujar Azyumardi Azra melalui akun Tiwtternya, @Prof_Azyumardi, Sabtu (5/3). Azyumardi bahkan menilai Presiden Jokowi tidak eksplisit dan tegas menyatakan menolak penundaan Pemilu 2024 perpanjangan masa jabatan Presiden dan amandemen UUD 1945.

Penundaan Pemilu Cederai Konstitusi dan Demokrasi

Berita Terkait

Rapim TNI AU 2026: Marsekal Tonny Ungkap 5 Prioritas Hadapi Perang Modern

Golkar Gaungkan Koalisi Permanen, PDIP: Kalau Kami dengan Rakyat

Industri Pertahanan RI Tak Cukup Andalkan Anggaran, BUMN-Swasta Harus Kompak

Dear Pak Pram, Warga Condet Keluhkan Proyek Galian Pipa yang Ganggu dan Bikin Macet

RESEP : Sayur Lodeh Gurih Sederhana Khas Rumahan

VIRAL : Pertikaian K-Netz dan Netizen SEAblings Berlanjut ke Seluruh Dunia

Berita Lainnya

MUDA Ajak Anak Muda Lawan Stigma Negatif pada Ahmadiyah

Kronolgi Perang Warganet ASEAN alias SEAblings VS Korsel yang Viral di X

Dirut BPJS Kesehatan Tegaskan RS Dilarang Tolak Pasien Darurat, Termasuk Peserta PBI

Ronal PDIP Sowan ke Rumah Jokowi : Cuma Silaturahmi Aja

Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Ramadan, Zulkifli Hasan Sidak Pasar di Makassar

Geledah Kantor Bea Cukai dan Blueray, KPK Tambah Bukti Uang Tunai hingga...

Berita Terbaru

Rapim TNI AU 2026: Marsekal Tonny Ungkap 5 Prioritas Hadapi Perang Modern

Golkar Gaungkan Koalisi Permanen, PDIP: Kalau Kami dengan Rakyat

Industri Pertahanan RI Tak Cukup Andalkan Anggaran, BUMN-Swasta Harus Kompak

Dear Pak Pram, Warga Condet Keluhkan Proyek Galian Pipa yang Ganggu dan...

RESEP : Sayur Lodeh Gurih Sederhana Khas Rumahan