Dihujani Sanksi Ekonomi, Putin Ancam Rebut Aset Asing di Rusia

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Sejumlah negara di Dunia menjatuhi sanksi ekonomi ke Rusia, atas invasinya ke Ukraina sejak pekan lalu.

Sanksi-sanksi yang diberikan mulai dari pembekuan dan penyitaan aset-aset Rusia, pelarangan ekspor, obligasi, hingga pelarangan pesawat Rusia melewati wilayah negara tertentu, seperti Amerika serikat (AS).

Rentetan sanksi tersebut nampaknya membuat geram Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia mengancam akan melakukan pengalihan kepemilikan (nasionalisasi) aset-aset perusahaan asing di Rusia.

Kabar tersebut diungkapkan oleh mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan Rusia sebagai bentuk balasan atas sanksi ekonomi berupa penyitaan aset milik warga dan perusahaan Rusia.

Ia menegaskan bahwa sanksi ekonomi yang diberikan negara barat tidak akan membawa pengaruh signifikan terhadap Rusia.

“Sanksi barat tidak akan mengubah apapun,” ujar Medvedev seperti dikutip dari Reuters, Minggu (6/3).

Sebab, Ia menjelaskan bahwa dirinya dan keluarganya tidak memiliki aset, baik itu berupa rekening bank maupun properti di luar negeri.

“Sebagai informasi, saya dan keluarga tidak memiliki rekening bank atau properti di luar negeri,” jelas Medvedev.

Sebelumnya, diketahui bahwa sejumlah negara yang tergabung dalam forum G-7 menyatakan akan memberikan sanksi berupa pembekuan dan penyitaan aset milik elite Rusia di luar negeri. Bahkan, forum ini juga akan membentuk satuan tugas yang berfokus pada pemberian sanksi tersebut.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menegaskan, bahwa langkah ini bermaksud untuk memberikan tekanan terhadap Rusia agar segera menghentikan operasi militernya di Ukraina.

“Langkah itu akan menghadirkan rasa sakit bagi keuangan para individu-individu yang kuat (secara finansial) di lingkungan sekitar (Presiden) Vladimir Putin, dan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kita,” kata Yellen dalam sebuah pernyataan pada pertemuan virtual kepala keuangan G-7.