MALANG, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menegaskan bahwa dirinya masih mendesak kepada Wali Kota Malang Sutiaji untuk membatalkan konsep Malang Halal City yang saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.
“Saya sarankan mereka (penentang Malang Halal City -red) tetap bergerak, tetap meminta Walikota batalkan konsep malang halal city,” kata Habib Syakur kepada Holopis, Sabtu (26/2).
Jika memang tujuannya adalah melarang penjual makanan olahan Babi dan makanan non halal lainnya bertebaran di Kota Malang, ia pun menyarankan agar dibuat lokalisasi saja kuliner babi dan makanan non halal dengan menunjuk satu lokasi khusus.
Baginya, konsep itu lebih konkret dan masuk akal diterapkan di Kota Malang yang notabane adalah wilayah yang heterogen.
“Solusinya yang terang-terangan sudah jual babi dan umat muslim ada yang tidak nyaman adanya penjual babi berkeliaran, maka walikota harus periksa perizinannya. Kumpulkan saja penjual babi di satu tempat,” ujarnya.
Dengan demikian, masyarakat non muslim yang suka makan makanan non halal tersebut bisa mengakses santapan mereka dengan mudah, sekaligus tidak mengganggu masyarakat yang tidak berkenan dengan olahan babi dan sejenisnya.
“Kuliner babi dan olahan non halal bisa tersentralisasi. Para pengusaha ini kan juga membayar pajak, sehingga kebijakan pemda tidak merugikan banyak kalangan,” tuturnya.
Konsep Malang Halal Gak Jelas
Lebih lanjut, Habib Syakur menilai konsep Malang Halal yang dikoar-koarkan Wali Kota Sutiaji tidak jelas.
Betapa tidak, beberapa waktu lalu Setiaji menyatakan bahwa makanan non halal boleh tetap dijual asal memberikan keterangan jelas bahwa sajian mereka adalah makanan non halal.
Sementara menurut Habib Syakur, dalam praktiknya tidak seperti yang dikatakan Walikota Malang itu.
“Prinsip pelaksanaan kota kan gak sejalan, pemerintah cenderung melarang orang jualan makanan non halal. Satpol PP di lapangan cenderung melihat subyektif,” tutur Habib Syakur.
Ia mencontohkan salah satu kasusnya adalah di restoran olahan babi yakni Pork And Barrel di area Hotel Citihub Malang. Ia mengatakan bahwa papan nama resto mereka diminta paksa oleh Satpol PP untuk dicopot. Padahal kata Habib Syakur, pemilik resto tetap taat pajak.
“Kasihan kan para pengusaha restoran sudah taat aturan bayar pajak tapi mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak adil,” sambungnya.
Mengenai perbedaan praktik dan teori dari Malang Halal ala Walikota Malang ini, Habib Syakur menduga bahwa Wali Kota tak pernah turun ke lapangan.
“Saya kira walikota gak pernah turun ke lapangan untuk melihat kondisinya seperti apa,” tuturnya.
