JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah mengklaim bahwa perlindungan sosial saat ini membutuhkan komitmen politik yang besar dan juga harus didukung dengan pembiayaan.
Dalam pembukaan forum International Labour Organization (ILO) Global Forum for a Human-centred Recovery from the COVID-19, Jokowi mengklaim bahwa Indonesia saat ini sedang memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terkena dampak pandemi.
Dimana Sebanyak 4,14 miliar orang atau 53,1 persen penduduk dunia tidak memiliki perlindungan sosial apa pun.
“Perlindungan sosial memerlukan komitmen politik yang tinggi dan dukungan pembiayaan. Di Indonesia perlindungan sosial merupakan bagian penting dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos tunai, hingga subsidi listrik,” kata Jokowi, Selasa (22/2).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, sampai dengan saat ini setidaknya pemerintah telah alokasikan anggaran mencapai Rp186,64 triliun untuk perlindungan sosial.
Dari proyeksi ILO, tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada 2022 atau 21 juta orang lebih banyak dari 2019. Sementara itu, laju pemulihan kesehatan dan ekonomi sangat beragam antarnegara dan kawasan akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan stimulus fiskal.
“Oleh karena itu, saya sangat mendukung arah pemulihan dunia kerja harus berorientasi pada manusia. Perlu keseriusan untuk menjalankan Global Call to Action for Human-centred Recovery,” tegasnya.
Dengan situasi seperti itu, Jokowi mengatakan perlunya menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Selain itu, upaya vaksinasi untuk tenaga kerja dan keluarga harus terus digencarkan, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.
“Kita harus bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja baru. Keberpihakan dan inovasi diperlukan agar tercipta lapangan kerja yang lebih banyak. Perbaikan iklim investasi yang pro-people perlu terus dijalankan, termasuk di sektor ekonomi hijau yang berkelanjutan,” bebernya.
Jokowiu kemudian menambahkan perlunya memperkuat daya saing pekerja kita dalam menghadapi tantangan dunia pada masa mendatang.
Reskilling dan upskilling harus terus-menerus dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Selain itu pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas agar pekerja kita bisa bertahan di tengah gelombang transformasi digital.
“Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan dunia kerja yang lebih inklusif, yang tangguh, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
