JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lakukan inspeksi mendadak terkait dengan ketersediaan minyak goreng di Surabaya. Ia menemukan beberapa kendala distribusi di lapangan yang menyebabkan harga minyak goreng di Kota Surabaya masih tinggi.
Lutfi berjanji akan mengatasi kendala dan hambatan distribusi agar minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Hal ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang dilakukan di Makassar. Saat sidak di Pasar Tambak Rejo, ia menemukan harga minyak goreng curah di Surabaya justru lebih mahal daripada di Makassar.
“Kemarin, saya sudah ke Makassar. Di sana barangnya ada dan harganya terjangkau. Mestinya, di Surabaya harganya juga terjangkau. Karena ini hub daripada pengolahan dan distribusi minyak goreng,” terang Mendag Lutfi, Jumat (18/2).
Katanya, harga minyak goreng yang dijual di Pasar Tambak Rejo tidak masuk akal. Selain harganya mahal, barangnya agak susah, padahal di data Kementerian Perdagangan, pasokan minyak goreng yang telah terealisasi di Jawa Timur per tanggal 18 Februari 2022 adalah sebesar 14 juta liter.
Selain itu, di data Kementerian Perdagangan sebanyak 73 juta liter minyak goreng telah digelontorkan selama 4 hari terakhir untuk kebutuhan nasional. Kondisi ini membuat Lutfi beserta tim Kemendag melakukan sidak ke gudang distribusi, distributor, dan pengecer untuk mengatasi hambatan distribusi minyak goreng yang terjadi di Surabaya.
“Saya datang untuk memastikan barang ada. Tidak ada yang bermain dengan harga-harga tersebut karena barang sedang langka,” cetusnya.
Sementara, untuk ketersediaan dan keterjangkauan harga di Pasar Tambah Rejo, mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu langsung memerintahkan jajarannya untuk mencarikan minyak goreng. Dalam waktu 1 jam, dua truk tangki minyak goreng langsung datang. Salah satu pengelola pasar memberi pengumuman. Dari Surabaya, tim yang dipimpin Mendag Lutfi menuju Sidoarjo, Jawa Timur untuk melakukan sidak ke pihak distributor.
Kedepannya, Mendag Lutfi telah memerintahkan Tim Gabungan Kemendag untuk terus melanjutkan pengawasan dan pemantauan lapangan selama 24 jam di seluruh Provinsi agar tidak ada lagi kendala dan hambatan distribusi yang ditemui di lapangan.
