JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui bahwa pemerintah terkadang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam penanganan kemaslahatan masyarakat.
Seperti halnya dalam penanganan pandemi Covid-19, Ma’ruf mengungkapkan diperlukan adanya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang belum mereda.
“Kita ini membangun kemaslahatan. Pemerintah itu kan tidak bisa bekerja sendiri. Harus bekerja sama dengan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi-organisasi yang sudah terbangun dengan baik,” kata Ma’ruf, Rabu (16/2).
Ma’ruf menjelaskan bahwa terdapat perbedaan cara atau metode bagi setiap lembaga dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Namun, hal tersebut bukanlah suatu penghambat dalam mencapai tujuan bersama.
“Jadi, apa yang dilakukan pemerintah itu terkait kemaslahatan. Walaupun terkadang ada sedikit berbeda cara, tetapi apapun caranya itu menyangkut kemaslahatan,” jelasnya.
Ma’ruf juga mengingatkan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, umat Islam perlu dipersiapkan dalam mendukung penguatan ekonomi nasional sehingga dapat tercipta kemakmuran yang merata di masyarakat.
“Umat Islam harus mengambil peran di dalam pengembangan ekonomi nasional. Ekonomi itu adalah kunci kemakmuran dan sumber daya alamnya yang harus dibangun. Ini barangkali yang harus kita siapkan betul,” tukasnya.
“Ekonomi syariah itu sebagai bagian dari muamalah. Syariah itu ada akidahnya, ibadahnya, muamalah -nya, semua harus dalam satu kerangka. Empowering umat ini penting supaya kita menjadi kuat,” tambahnya.
Ma’ruf menambahkan, salah satu cara konkret yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan SDM ahli serta mendorong sinergi yang baik antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk dapat menghasilkan output yang nyata, tidak hanya di atas kertas.
“Pemerintah ingin menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan yang berorientasi keadilan dan inklusif. Untuk itu, diperlukan banyak ahli di bidang tersebut,” paparnya.
Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan, bahwa sebagai negara yang majemuk, Indonesia rentan dengan aliran-aliran ekstremisme yang menganggap paham diluar kepercayaannya merupakan hal yang salah. Oleh sebab itu, para ulama diharapkan dapat terus menyosialisasikan paham moderat (washatiyah) di tengah masyarakat agar kerukunan antarumat beragama dapat terjaga.
“Saya berharap para ulama dalam berdakwah dilakukan atas dasar prinsip kemaslahatan. Negara Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Saya optimis bahwa kita dapat menjadi panutan dunia sebagai negara yang damai, sejahtera dalam kondisi multi kultural dan multi agama,” pungkasnya