JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) hari ini melayangkan surat somasi kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
“Betul, hari ini tadi kami sudah mengirim surat somasi kepada Ida Fauziyah selaku Menteri Tenaga Kerja,” kata Direktur LBH PB SEMMI, Gurun Arisastra dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/2).
Gurun menyampaikan, bahwa somasi itu juga ditembuskan kepada Presiden, Pimpinan MPR, Pimpinan DPR serta DPD RI.
“Surat somasinya kami juga tembuskan kepada Presiden, Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI,” imbuhnya.
Kemudian, Gurun juga mengatakan bahwa organisasinya memberikan somasi kepada Menaker Ida Fauziyah terkait respon protes atau tidak setujunya atas penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
“Somasi itu bentuk peringatan, protes kami terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, dalam norma tersebut JHT dapat diambil apabila telah mencapai usia 56 tahun. Ini yang kami tidak terima,” jelas Gurun.
Kemudian, somasi itu didasarkan atas adanya laporan dari masyarakat kepada organisasinya. Menurutnya, laporan tersebut menyebutkan bahwa Peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
“Banyak yang laporkan kepada kami, tidak terima atas terbitnya aturan ini, serta juga kami telah mengkaji, aturan ini bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” tegasnya.
Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang memberi syarat dana JHT bisa diambil jika usia mencapai 56 tahun, aturan ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
“Berdasarkan dengan Pasal 28H ayat (3) dan 34 ayat (2) UUD 1945 itu aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” tuturnya.
Dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 berbunyi ; setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
“Dana JHT diberikan syarat bisa diambil jika mencapai usia 56 tahun, lantas yang usianya 35 tahun harus menunggu puluhan tahun sedangkan saat ini ekonominya lagi susah akibat pandemi. Apakah dapat memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat?,” ucapnya.
Kemudian, di Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi ; negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
“Apakah aturan Permenaker tersebut memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu saat ini? Kan tidak, justru menghambat kesejahteraan,” sambungnya.
Pemuda usia 29 tahun ini juga menambahkan, bahwa jaminan hari tua merupakan anggaran rakyat yang dihasilkan dari pemotongan gaji bukan anggaran negara. Maka menurutnya, itu adalah hak rakyat yang tidak dapat dibatasi maupun dikurangi.
“JHT itu bukan anggaran dari negara, tetapi anggaran rakyat, jadi itu adalah hak rakyat yang tidak dapat dibatasi. Ini harus kita pahami,” tandas Gurun.
Dalam somasi tersebut, Gurun menyampaikan ada 3 (tuntutan) yang dilayangkan organisasinya kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
“3 (tiga) tuntutan kami, pertama, Menteri Tenaga Kerja harus revisi atau batalkan aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Kedua, Menteri Tenaga Kerja harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia atas terbitnya aturan tersebut yang merugikan rakyat. Lalu Ketiga, jika tidak mengubah atau membatalkan aturan tersebut, organisasinya akan melakukan upaya non litigasi bersurat kepada Presiden untuk me-reshuflle Menteri Tenaga Kerja dan Upaya Litigasi yakni diajukan kepada Peradilan,” pungkasnya.
