JAKARTA, HOLOPIS.COM – Myanmar tidak akan ikut berpartisipasi dalam pertemuan menlu ASEAN di Kamboja, dengan menolak undangan untuk mengirim perwakilan non-politik.
Kamboja, yang saat ini menjadi ketua ASEAN, mengatakan bahwa anggota kelompok regional telah gagal mencapai konsensus untuk mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin ke pertemuannya pada hari Rabu dan Kamis mendatang di ibukota Kamboja, Phnom Penh.
“Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh ketua ASEAN dan Myanmar untuk mempromosikan kerja sama di ASEAN, sangat disayangkan melihat kembalinya keputusan yang dibuat tahun lalu yang pada prinsipnya tidak dapat diterima oleh Myanmar,” kata Kementerian Luar Negeri Myanmar, dilansir dari Skynews, Selasa (15/2).
Wunna Maung Lwin diangkat menjadi menteri luar negeri setelah militer merebut kekuasaan di Myanmar tahun lalu, menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.
Keputusan untuk membatasi partisipasi Myanmar dikarenakan tidak adanya kepastian dari Myanmar dalam menerapkan langkah-langkah yang disepakati ASEAN pada tahun lalu untuk membantu meringankan krisis politik kekerasan negara itu.
Terlihat dari kepala militer Myanmar yang mengambil alih kekuasaan, Min Aung Hlaing yang tidak diundang pada Oktober lalu dalam pertemuan virtual pemimpin-pemimpin ASEAN.
Saat itu, pertemuan ASEAN dipimpin oleh Brunei ketika menolak Min Aung Hlaing, namun di bawah sistem rotasi tahunannya, Kamboja yang saat ini memimpin ASEAN memiliki pendapat yang berbeda.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan, ia yakin pentingnya Myanmar menghadiri KTT berikutnya.
Hun Sen melakukan perjalanan ke Myanmar pada Januari, menjadi pemimpin asing pertama yang berkunjung ke negara itu sejak kudeta militer.
Dia telah berulang kali menyatakan minatnya untuk menyelesaikan kebuntuan antara ASEAN dan Myanmar.
Seperti diberitakan sebelumnua, militer Myanmar mengklaim bahwa mereka merebut kekuasaan karena kecurangan pemilih yang meluas dalam pemilihan umum 2020.
Kudeta tersebut pun memicu protes meluas dan pembangkangan sipil.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sekitar 1.500 warga sipil tewas akibat protes menentang kudeta.
Aung San Suu Kyi pun telah menghadapi serangkaian dakwaan sejak dia ditahan.
Sementara para pendukungnya dan kelompok hak asasi manusia mengatakan kasus terhadap dirinya tidak terbukti dan tidak memiliki dasar apapun.
