JAKARTA, HOLOPIS.COM – Koordinator pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS), Eko Pratama menilai, bahwa berbagai paket kebijakan yang diluncurkan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng dinilai gagal dan berujung pada kelangkaan.
Apalagi kata Eko, sampai saat ini harga minyak goreng di pasar masih melambung tinggi.
Selain itu, Eko mempertanyakan terkait dana sebesar Rp 7,6 triliun yang di kelola oleh Badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar.
“Kami mengingatkan kepada BPDPKS untuk serius dan tidak main-main, ini persoalan hajat hidup orang banyak,” ungkap Eko, Minggu (13/2).
Menurut Eko, saat ini keluhan datang dari masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak, dan dampaknya langsung.
“Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini,” ujar Eko.
Lebih lanjut, Eko mempertanyakan sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan, pemerintah tidak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat.
Di sisi lain, Eko menilai berbagai paket kebijakan yang diluncurkan, seperti operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besar tidak membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan.
“Kami (BEM Nusantara, red) di seluruh Indonesia akan konsisten melakukan survei pasar, jika didapati harga yang masih melambung kami akan turun ke jalan,” ungkap Eko.
“Jangan salahkan jika kami (mahasiswa, red) akan turun bersama pedagang pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan instansi terkait lainnya,” tegasnya.