JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, minimnya komunikasi pemerintah kepada warga terhadap rencana master plan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tidak adanya kepastian pembayaran tanah, inilah yang menyebabkan terjadinya prahara di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Temuan itu mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI saat berdialog kepada sejumlah warga yang pro dan kontra maupun dari LSM di Desa Wadas.
“Parameter persoalan dasarnya adalah kepastian soal pembayaran bagi masyarakat yang sudah setuju tanahnya dijual dan komunikasi yang sampai hari ini belum nyambung secara maksimal tentang persoalan proyek ini, antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak instansi yang terlibat langsung. Harapannya ke depan proyek ini bisa berjalan dengan baik, masyarakat pun puas dan bisa menerima,” jelas Desmond seperti dilansir dari dpr.go.id, Sabtu (12/2).
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, berdasar keterangan di lapangan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) harus menjelaskan kepada warga terkait teknis pengambilan batu andesit yang tidak merusak lingkungan dan jalan masyarakat, karena mereka mengklaim punya teknologinya.
“Kepala BBWS bilang untuk mengambil batu andesit punya teknologi yang cukup sehingga tidak merusak lingkungan, mari kita kawal dan buktikan, mereka mengklaim sudah punya peralatan sendiri,” terang Desmond.
Desmond juga mengingatkan kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, ke depannya harus memimpin dialog yang belum ambung ini, berdiskusi dan mengevaluasi segala kegiatan-kegiatan agar lebih terukur kedepan. “Pak Ganjar tadi mengakui, memang ada kekurangan-kekurangan sementara atas kasus yang lalu, dan beliau tegaskan siap bertanggung jawab untuk memperbaiki ke depan. Agar berita-berita yang jelek tentang banyak hal bisa diselesaikan dan bisa membuat para pihak bahagia ke depannya,” harap Desmond.
Ke depan, lanjut Ganjar, juga akan dievaluasi pola-pola pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat, baik yang kontra maupun pro. Harapannya semua pihak tidak ada yang dirugikan, mengingat TNI dan Polri tidak mungkin bisa menyelesaiakan hal-hal dasar yang harusnya menjadi tugas BPN, BBWS dan Gubernur.
“Nah, hal-hal seperti ini ke depan yang akan dikoordinasikan oleh Pak Ganjar. Agar hal-hal yang dirasa kurang, bisa diantisipasi dengan baik. Ada usulan dari Komisi III, coba dihitung saja luasan wilayah yang sudah setuju tanahnya dijual, apakah sudah mencukupi batunya untuk Bendungan Bener, kalau ternyata cukup berarti yang tidak setuju ini ngapain tanahnya harus dijual lagi,” imbuh Desmond.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, ke depan pihaknya akan me-review metode pendekatan kepada masyarakat dan akan me-review secara teknis. “Tugas saya hari ini adalah merajut dan memimpin para pihak yang berkepentingan serta pengambil kebijakan. Kami juga ingin sampaikan sebagian tanah warga sudah ada yang dibayar, kejadian kemarin bagus untuk kita review dan saya akan pimpin sendiri untuk selesaikan masalah ini. Bagi yang kontra kita akan membuka ruang dialog dan sudah kita komunikasikan secara intens dengan Komnas HAM,” terang Gubernur Ganjar.
Di sisi lain, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, mengatakan insiden di Desa Wadas menjadi suatu pembelajaran yang baik, bahwa Polda Jateng akan melakukan kegiatan beretik preventif. Bahkan Wadas akan dijadikan laboratorium PRESISI di Jateng.
“Saya yakin dan percaya bisa, terbukti sampai sekarang sudah bisa kita mulai, situasi sudah aman, pendekatan-pendekatan PRESISI sudah kita lakukan oleh anggota di lapangan. Ke depan, semoga teman-teman wartawan dan pihak lainnya mendukung untuk Desa Wadas bisa segera diselesaikan dengan baik,” jelas Kapolda Jateng.
