JAKARTA, HOLOPIS.COM – Baru-baru ini, banyak negara di dunia yang dikabarkan mengalami lonjakan utang luar negeri akibat pandemi Covid-19, khususnya pada negara-negara berkembang.

Merespon kabar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa, Indonesia yang masuk dalam kategori negara berkembang sudah sepatutnya untuk melakukan pengawasan terhadap persoalan tersebut agar tak merembet ke perekonomian Indonesia.

“Ini yang harus diawasi dan dipertimbangkan agar kita bisa menjaga perekonomian Indonesia jadi tidak terpuruk dan terkendali,” ujar Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2022 secara virtual, Kamis (10/2).

Dalam kesempatan yang sama, Ia mengungkapkan bahwa lonjakan utang di negara lain rata-rata mencapai 60%. Artinya, utang luar negeri mereka mencapai 75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan yang mengkhawatirkan menurutnya , banyak negara berkembang yang PDB-nya hampir menyentuh angka 90%.

Pada 2020, Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat utang seluruh dunia mencapai US$ 226 triliun. Jika dikonverter ke mata uang rupiah dengan kurs Rp 14.343, total utang seluruh dunia mencapai Rp 3.241.518.000.000.000.000 (terbilang tiga juta triliun rupiah).

Lebih lanjut, Bendahara negara keuangan ini mengatakan, lonjakan utang di tengah pandemi saat ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Pasalnya, banyak negara yang membutuhkan uang demi menahan ekonomi agar tak terjerumus ke jurang yang lebih dalam akibat pandemi.

“Indonesia tambah 10,8% defisitnya, ini besar untuk kita karena debt to GDP ratio mendekati 40% jadi itu kenaikan 30% sendiri dari precovid level,” terangnya.

“Tapi dibanding negara lain yang defisit lebar lebih di atas 10%, maka kita sadari Indonesia tidak satu-satunya yang melakukan counter cyclical. Singapura naik 13%, Saudi 14%, Afrika Selatan 19% Brasil 19% dan India 24% hanya dalam 2 tahun,” kata Sri Mulyani.

Kini, lanjut Sri Mulyani, defisit APBN mulai diturunkan, bahkan lebih rendah dari yang diasumsikan. Sehingga ia optimistis, defisit anggaran pada tahun 2023 mendatang akan kembali ke batas di bawah 3% dari PDB.

“Defisit anggaran kita kini bisa lebih rendah dari yang diperkirakan dan akan menuju kesehatan APBN kembali,” tutup SrI Mulyani.