JAKARTA, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan langkah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar yang meminta maaf tentang data 198 pondok pesantren terafiliasi jaringan teroris di Indonesia.
Menurutnya, jika memang 198 pondok pesantren itu adalah data yang sahih, maka BNPT tidak perlu meminta maaf, melainkan menyampaikannya kepada publik sehingga tidak ada kesalahpahaman.
“Mestinya BNPT gak perlu minta maaf, cukup menjelaskan ini lho nama-nama pesantrennya,” kata Habib Syakur saat dihubungi Holopis, Jumat (4/2).
Keterbukaan data ini menurut Habib Syakur sangat penting sehingga publik tidak memberikan stigma negatif terhadap pondok pesantren secara universal. Akan tetapi bisa membantu masyarakat melihat mana pondok pesantren yang tepat untuk pendidikan anak-anaknya, dan mana pondok pesantren yang tidak tepat dipercaya untuk menciptakan generasi muda yang agamis dan nasionalis.
“Mestinya gak perlu minta maaf, cukup jelaskan datanya saja kepada MUI dan MUI sebagai pihak yang ada di tengah-tengah menerima pendapat BNPT,” ujarnya.
Habib Syakur yakin, ketika BNPT sudah bersuara dan menyampaikan temuan adanya 198 pondok pesantren terafiliasi kelompok teroris, maka itu bukan informasi yang ngawur. Apalagi kata dia, BNPT maupun Densus 88 tidak bekerja sehari dua hari, melainkan melakukan pemantauan panjang dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“BNPT dan Densus kan sudah deteksi dini, gak setahun dua tahun lho, pasti lama, makanya keluarlah data ponpes dan masjid. Sah-sah saja kalau pesantren dan siapapun tersinggung, tapi emang faktanya begitu gimana?,” tandasnya.
Maka kata Habib Syakur, untuk mengatasi dan mengantisipasi ketersinggungan tersebut, keterbukaan BNPT dan Densus 88 penting di sini.
“Umumkan saja secara langsung,” tambahnya.
Perlu diketahui sebelumnya, kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mendatangi kantor pusat MUI di Jakarta Pusat. Tujuannya adalah berdialog dan memberikan klarifikasi secara langsung kepada organisasi kalangan ulama dan cendekiawan muslim itu terkait data 198 pondok pesantren yang terafiliasi dengan terorisme.
Pertemuan itu terjadi pada hari Kamis 3 Februari 2022. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI KH Muhammad Cholil Nafis.
Usai berdialog dengan MUI, Kepala BNPT pun menemui wartawan untuk menyampaikan sekilas tentang tujuan pertemuan itu digelar. Sembari ia menyampaikan permohonan maafnya karena berawal dari data 198 pondok pesantren itu banyak kalangan tersinggung.
“Saya selaku Kepala BNPT mohon maaf karena memang penyebutan ponpes ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok, umat Islam,” kata Boy.
Pun demikian, Boy juga menjelaskan bahwa tidak ada maksud BNPT mendiskreditkan Pondok Pesantren melalui informasi yang ia umbar ke publik itu.
“Jadi kami mengklarifikasi, meluruskan, bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu. Bukan lembaga ponpes secara keseluruhan yang disebutkan itu, tapi adalah ada individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang terkena proses hukum terorisme,” terangnya.
