JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menilai, bahwa siapapun berhak untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh program kerja yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI).
Apalagi DPRD, Riza menganggap bahwa para anggota legislatif di tingkat Provinsi DKI Jakarta adalah mitra kerja. Karena seluruh program kerja kata Riza, adalah hasil kesepakatan bersama antara Pemprov sebagai eksekutif dan pelaksana program, sementara DPRD sebagai legislatif adalah pengawas pelaksanaan program tersebut.
“Ya silakan saja, jadi semua program yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta bersama dengan DPRD, jangankan anggota DPRD, karena memang mereka tugasnya mengawasi,” kata Riza, (7/1).
Riza yang merupakan politisi Partai Gerindra itu merasa tidak ada yang aneh sama sekali ketika DPRD DKI Jakarta turun langsung melalukan pengecekan dan pengawasan terhadap berbagai proyek yang dijalankan oleh Pemprov DKI.
“Jadi tidak ada yang salah kalau memang mereka mengecek lokasi. Bahkan semua program silakan dicek, waduk, setu, sumur resapan, jalan, jembatan, stadion, apa saja boleh dicek oleh anggota DPRD, bahkan memang tugas mereka yang melakukan pengawasan,” ujarnya.
Kemudian, Riza Patria malah menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota dewan yang mau melakukan pengawasan dan melaporkannya kepada Pemprov DKI Jakarta. Karena memang tujuannya, agar program yang telah disepakati terlaksana dengan baik.
“Ya kami berterima kasih, itu berarti anggota DPRD bekerja sesuai dengan tupoksinya, melakukan pengawasan terhadap program-program yang kami susun bersama juga dengan mereka (DPRD),” ucapnya.
Lebih lanjut, Riza Patria juga menyampaikan bahwa publik secara luas pun berhak untuk melakukan pengawasan juga. Hal ini sekaligus untuk merespon ramainya kabar tentang sidak (inspeksi mendadak) yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha di lokasi bakal sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu yang lalu itu.
“Jangankan anggota DPRD, masyarakat saja boleh melakukan pengawasan, pengecekan, itu hak warga,” paparnya.
Kemudian, Riza juga menyatakan bahwa siapapun berhak menyampaikan kritik dan sarannya kepada Pemprov DKI Jakarta, termasuk terkait dengan program kerja dan pelayanan publik lainnya.
Hal ini sekaligus membuktikan terkait dengan kredibilitas penghargaan yang dinobatkan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan indeks demokrasi terbaik di Indonesia.
“Jakarta adalah Provinsi paling demokratis (peringkat pertama) di NKRI selama 4 tahun berturut berdasarkan indeks demokrasi dari BPS,” tandasnya.
Dengan demikian, Riza menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat.
“Jadi semua warga berhak memeriksa kerja Pemprov DKI Jakarta. Cek web, medsos, aplikasi, cek juga ke lapangan, laporin lewat JAKI,” pungkasnya.
Kinerja Pemprov DKI Diawasi
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prastyo Edi Marsudi sempat melakukan sidak terhadap proyek sumur resapan yang dijalankan oleh Anies Baswedan. Sumur-sumur tersebut diklaim bisa menanggulangi banjir yang sering melanda ibukota.
Kritikan pedas Prasetyo Edi pun dilontarkan di akun Twitternya. Saat melakukan sidak di kawasan Jl Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ia mendapati fakta yang kurang bagus, yakni proyek sumur resapan yang dijalankan tidak rapih. Selain dibangun di sebagian badan jalan sehingga mengganggu aktifitas masyarakat, sumur resapan karya Anies Baswedan juga memiliki kedalaman yang dianggapnya terlalu dangkal.
“Siang tadi saat melintasi Kawasan Adityawarman, saya melihat langsung pengerjaan sumur resapan yang dinilai efektif oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di ibukota yang merusak, mengambil sebagian ruang badan pada jalan dan menghambat pengguna lalulintas,” tulis @PrasetyoEdi_, Senin (29/11/2021).
Ya makanya saya bilang tidak efektif karena sumur resapan yang saya lihat ini terlalu dangkal, air hujan tidak meresap ke dalam tanah karena rata2 tanah di Jakarta adlh tanah lempung. Jakarta perlu normalisasi sungai, bukan program lain. Cc @DinasSDAJakarta pic.twitter.com/MfSsGKWqV2
— Prasetyo Edi Marsudi (@PrasetyoEdi_) November 30, 2021
Selain sumur resapan, proyek Formula E juga dikritik oleh publik. Salah satunya adalah PSI. Bahkan Ketua Umumnya yakni Giring Ganesha pun sampai turun tangan. Ia melakukan sidak dan memviralkan lahan bakal sirkuit Formula E di kawasan Ancol Jakarta Utara.
