JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya turun tangan mengatasi masalah krisis pasokan batubara pembangkit listrik di Tanah Air.
Luhut bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, PT PLN, dan Asosiasi Pertambangan Indonesia (APBI), mengadakan rapat koordinasi pada Kamis (6/1) sore.
Usai menggelar rapat tersebut, Luhut menyampaikan bahwa pasokan batubara untuk untuk pembangkit listrik PLN maupun IPP (perusahaan pembangkit independen) selama 20 HOP (hari operasi) sudah terpenuhi
“Yang sekarang itu sudah nggak ada masalah emergency-nya sudah terlewati,” ujar Luhut, (6/1).
Kendati demikian, Luhut mengatakan bahwa hal tersebut masih dalam jangka pendek. Pihaknya akan mengadakan rapat kembali pada esok hari guna membahas solusi atau penyelesaian jangka panjang terkait masalah tersebut.
“Besok kita lanjut rapat itu. Kita bagi dua pemenuhan sekarang dan nanti penyelesaian permanen,” kata Luhut.
Seperti diketahui, krisis batubara untuk pembangkit listrik PLN mengancam ketersediaan pasokan listrik bagi 10 juta pelanggan PLN di Indonesia.
Imbas dari krisis tersebut, pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batubara mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022.
Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara. Pencabutan terjadi karena perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan rencana kerjanya.
“Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan minerba kita cabut karena tidak pernah sampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tapi tidak dikerjakan dan ini sebabkan tersanderanya pemanfaatan SDA untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat,” papar Jokowi.