JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah dituding tidak berani mengambil langkag tegas dalam menindak para pengusaha nakal yang tida kerap tidak mengikuti aturan domestic market obligation (DMO)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, selama ini kewibawaan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini kerap disepelekan. Oleh karena itu, harus ada sanksi yang tegas dan jelas bagi perusahaan yang melanggar. Namun, bukan hanya sekadar memberi sanksi teguran, bayar denda atau pengurangan kuota produksi bagi perusahaan yang melanggar, namun juga mencabut izin usaha perusahaan batu bara yang melanggar.
“Hal ini penting agar kebijakan pengelolaan batu bara benar-benar ditaati. Bahkan Mulyanto berharap pemerintah membuka ke publik perusahaan yang melanggar kewajiban DMO sebesar 25 persen produksi batubara tersebut. Selama ini terkesan kebijakan pemerintah yang seperti ini sering ditawar-tawar oleh pengusaha, sehingga di lapangan menjadi loyo,” kata Mulyanto, Selasa (4/1).
Pemerintah didesak untuk memperketat pelaksanaan aturan DMO agar ketentuan pelarangan ekspor batu bara ini tidak sekedar gertak sambal bagi pengusaha yang membandel.
“Karena itu pemerintah harus konsisten, tegas dan adil. Jangan hanya gertak sambal dan loyo dalam aspek pengawasan di lapangan,” tegasnya.
