JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim bahwa daerah manapun di seluruh Indonesia membutuhkan biaya yang besar untuk pengendalian banjir.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, jika dana tidak dialokasikan dengan besar, jauh dari kata mungkin penanganan banjir bisa teratasi.
“Salah satunya pengendalian banjir itu, di mana aja, di seluruh provinsi yang dibutuhkan salah satunya dana yang tidak sedikit. Semua, nggak cuma Jakarta, semua provinsi di seluruh Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk pencegahan penanganan pengendalian banjir,” kata Riza, Minggu (26/12).
Riza mencontohkan, pembangunan tanggul pantai raksasa atau NCICD yang saat ini masih dalam proses membutuhkan biaya yang sangat besar.
Oleh karena itu, Riza mengeluhkan kekurangan dana yang selama ini masih mengandalkan penggunaan APBD. Kader partai Gerindra ini kemudian meminta pemerintah pusat mau mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk program penanggulangan banjir untuk proyek NCICD.
“Memang ini membutuhkan biaya tidak sedikit, nanti kita minta dukungan teman-teman DPRD untuk pembiayaannya. Nanti juga dari pemerintah pusat mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dana PEN insentifnya untuk kepentingan penanganan penanggulangan banjir,” pintanya.
Riza membeberkan, saat ini tanggul pantai yang telah terbangun sepanjang 12,6 km. Dia berharap pada 2022 Pemprov DKI akan melanjutkan pembangunan tanggul sepanjang 22 km.
“Perlu waktu, ya. Sekarang ini sedang dibangun 12,6 km dulu nih, tahun depan kita bangun lagi sebesar, tadi kan ditargetkan 22 km ya, ” ungkapnya.
Secara keseluruhan, tanggul laut sepanjang 130 km akan dibangun dari kawasan Kamal Muara hingga Kali Blencong, Bekasi. Pengerjaan dilakukan bersama Kementerian PUPR dan Pemrov DKI.
“Tanggul yang direncanakan dibangun itu sepanjang 130 km dari Kamal Muara sampai kali Blencong. Dari sepanjang itu prioritas utama ada di 46 km dulu. Dari 46 km, di titik-titik yang cukup kritis. Kita baru menyelesaikan 12,6 km. Sisanya 33 km akan dikerjakan PUPR kurang-lebih 11 km dan pemprov 22 km,” jelasnya.