JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian terkait untuk bisa bersikap satu suara menghadapi nota protes Tiongkok perihal konflik di Natuna.
Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Indonesia harus bisa memberikan sikap tegas dalam menyikapi nota diplomatik Tiongkok terhadap protes pengeboran minyak dan gas alam di kawasan laut di lepas pantai Natuna Utara.
“Nota diplomatik Tiongkok belum dijawab oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita harus berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kemenkopolhukam, Kementerian KKP, dań Kemenko Kemaritiman dan Investasi untuk satu suara dalam menyikapi nota protes Tiongkok,” kata Prabowo, Kamis (12/16).
Prabowo juga menegaskan, batasan yang dipersoalkan masuk dalam wilayah Tiongkok tersebut sebenarnya tida benar karena wilayah tersebut sebenarnya masih menjadi wilayah perairan Indonesia.
“Nota protes yang dilayangkan oleh Tiongkok merupakan bentuk pelanggaran terhadap yurisdiksi teritorial wilayah laut Indonesia. Untuk itu, kami juga akan bersikap tegas dalam menanggapi nota protes yang diberikan oleh Tiongkok,” tegasnya.
Pemerintah Tiongkok sebelumnya diketahui telah mengirimkan nota protes yang menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Lokasi tersebut menurut Tiongkok berada di wilayah miliknya.
