JAKARTA, HOLOPIS.COM – Kinerja para komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sorotan karena dituding tidak mampu menyelesaikan persoalan asuransi bermasalah yang merugikan masyarakat.
Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menilai, hingga sampai saat ini OJK belum memberikan rencana detail penyelesaian terkait penanganan kasus asuransi kepada DPR RI.
“Jadi kami menuntut penyelesaian kasus asuransi ini secara komprehensif, terutama yang sedang ditangani,” kata Najib Sabtu (11/12).
Najib berharap, seharusnya penyelesaian itu bisa dilakukan bersama dengan langkah-langkah yang sangat teknis dan perencanaan yang baik.
“Kami berharap OJK mampu menyampaikan kepada kami, terkait rencana detail tersebut,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan OJK jangan lagi mengumbar janji-janji manis. Karena itu ia ingin OJK dapat memberikan laporan spesifik, kapan penyelesaian kasus asuransi itu bisa dituntaskan. Najib menduga, banyaknya permasalahan di industri asuransi ini, karena OJK tak serius melaksanakan tupoksinya.
“Progres report senantiasa harus terus disampaikan kepada kami, secara periodik dari masing-masing perusahaan asuransi yang bermasalah. Makanya, kami mempertanyakan pelaksanaan fit and proper test terhadap petinggi perusahaan asuransi ini. Kalau perlu, berikan data-data tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam audiensi Komisi XI DPR RI dengan Komunitas Korban Asuransi Unitlink yang berasal dari perusahaan asuransi seperti Prudential, AIA dan AXA Mandiri mengeluhkan praktik pemasaran yang sengaja mengarah kepada mis-selling dan mencurangi calon nasabah. Komunitas Korban Asuransi meminta DPR RI dan OJK untuk membenahi dan merespons keluhan masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan asuransi unitlink.