JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah masih bersikukuh impor beras yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2021 dan dua tahun sebelummlnya bukan untuk kepentingan umum.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bahkan berani mengatakan bahwa izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada tahun 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah. Sementara di 2019, 2020 dan 2021, Kemendag tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum.

“Izin yang kita terbitkan selama tahun 2019, 2020, dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Antara lain beras khusus untuk keperluan hotel, restoran, kafe (horeka), dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti Basmati, Japonica, Hom Mali, beras khusus untuk keperluan penderita diabetes seperti beras kukus, dan beras pecah 100 persen untuk keperluan bahan baku industri,” kata Lutfi, Rabu (1/12).

Lutfi mengklaim bahwa pemerintah selalu menjaga kekuatan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi COVID-19 yang masih melanda.

Lutfi juga mengklaim bahwa mereka selalu menyerap hasil produksi dalam negeri melalui petani. Kemendag juga akan selalu berupaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

“Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perberasan dalam menjamin ketersedian dan stabilisasi harga,” tutupnya.