BANDUNG, HOLOPIS.COM – Pimpinan Wilayah GP Ansor dan Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat menyatakan sikapnya untuk mengawal penuh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftahul Ahyar.
Sikap ini diambil pasca terjadinya penghinaan yang dialami oleh pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama itu oleh oknum masyarakat di depan kantor pusat PBNU di Kramat Raya, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu.
Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi menuturkan, bahwa pihaknya bakal mengawal Rais Am baik dari segi fisik maupun fatwa sudah menjadi keharusan.
Pasalnya, kata Yudi, Rais Aam adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama yang merepresentasikan marwah lembaga yang harus dikawal dan dijaga penuh.
“Secara person sudah jelas, beliau seorang kiai sepuh, seorang ulama sepuh. Sudah menjadi kewajiban sebagai kami (Banser, red) untuk menjaga dan mengawal beliau,” kata Yudi kepada Holopis.com, Senin (29/11).
Selain itu, Yudi mengaku telah menginstruksikan hal serupa ke seluruh jajaran Banser di wilayah Jawa Barat untuk melakukan pengawalan.
Kemudian, memastikan pengawalan yang dimaksud hanya untuk menjaga marwah PBNU sebagai payung organisasinya. Sementara persoalan dinamika menjelang muktamar Nahdlatul Ulama yang akan berlangsung di Lampung, ia menyatakan bersikap netral.
“Kewajiban kami sebagai bagian dari NU hanya sebatas menjaga dan mengawal kiai serta marwah organisasi,” kata Yudi.
Yudi pun memperingatkan kepada siapa saja, terlebih orang-orang di luar Nahdlatul Ulama yang memiliki niat ingin memperkeruh suasana agar mengurungkan niatnya.
Yudi juga menegaskan Ansor dan Banser di Jawa Barat sudah dalam posisi siap berhadapan dengan siapa saja yang berusaha mencabik-cabik marwah Nahdlatul Ulama.
Sebelumnya, ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Santri Kultural menggelar aksi demonstrasi di depan gedung PBNU Jakarta Pusat, Jumat 26 November 2021 lalu. Aksi tersebut diklaim sebagai bentuk protes dari munculnya surat edaran dari KH Miftachul Akhyar yang meminta Muktamar NU ke-34 dilaksanakan pada 17 Desember 2021.
Orator pada demonstrasi tersebut menuntut kepada para petinggi PBNU agar mengambil sikap terhadap surat edaran dari KH Miftachul Akhyar.
“Kami tidak ingin NU ini, karena kepentingan politik jadi terpecah belah. Kami ingin muktamar yang damai, muktamar yang teduh,” ujar sang orator.
Ia menuduh KH Miftahul Akhyar telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan memancing kegaduhan di internal NU.
“Tapi Rais Aam dan segelintir oknum mencoba memecah belah. Ini adalah perilaku yang tidak mencontohkan akhlak NU sendiri. Apalagi kedudukannya sebagai Rais Aam,” jelasnya.
Tidak hanya itu, sang orator kemudian mengingatkan bahwa Rais Aam yang mendapat mandat dari hasil muktamar sebelumnya adalah KH Maruf Amin yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
“Rais Aam mandataris organisasi hasil muktamar adalah KH Maruf Amin. Kiai Miftah hanyalah seorang PJ, pengganti jabatan,” lanjutnya.
Orasi dari salah seorang demonstran di gedung PBNU tersebut kemudian mendapat kritikan dari warga NU di media sosial.
Tidak sedikit dari warga NU yang menyayangkan sikap demonstran dan dinilai telah melampaui batas.
