RIAU, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mohammad Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian mengunjungi Natuna, Kepulauan Riau.
Dalam kunjungannya sebagai tim pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), keduanya melakukan dialog dan tinjauan di lokasi perbatasan antara Indonesia dengan Laut China Selatan itu.
Mahfud yang juga merupakan Ketua Pengarah BNPP menegaskan, bahwa menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi.
“Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna,” kata Menko Mahfud MD saat melalukan rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).
Mahfud mengingatkan, bahwa Presiden Joko Widodo telah menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara tersebut. Untuk itu, ia mengatakan bahwa sangat diperlukan sinergitas antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan tersebut.
“Nawacita Presiden untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah, dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang mencakup pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Mahfud MD.
Ia juga mengingatkan, bahwa Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sehingga isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.
“Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut, namun demikian, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut,” jelas Mahfud.
Kunjungan Menko Polhukam direncanakan akan berlangsung selama dua hari, tidak hanya mengunjungi Ranai yang merupakan Ibu kota Kabupaten Natuna, Menko Polhukam bersama Menteri Dalam Negeri, BNPP, dan sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga akan mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung yang merupakan wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi.
Ia menegaskan, bahwa kepentingan terhadap keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China Selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam. Dimana konflik tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara dan kawasan.
“Sementara kepentingan ekonomi Indonesia menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen,” imbuhnya.
Untuk itu Mahfud menekankan, perlu diwaspadai adanya ancaman kejahatan transnasional yang berpotensi masuk melalui perbatasan negara, dan ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat negara di wilayah yurisdiksi Indonesia.
“Pengendalian keamanan mutlak dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara melalui peningkatan patroli pengaman laut terpadu dan penguatan kerjasama antar negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan laut dan Kawasan,” tandasnya.
Sementara itu, terkait dengan penanganan Covid-19 di wilayah Natuna, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi, terutama atas pencapaian vaksinasi yang telah melebihi target. Namun demikian Menko mengingatkan agar tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Tadi saya melihat yang sudah mengikuti vaksinasi sudah melebihi dari target nasional baik di vaksin pertama dan yang kedua, namun jangan lengah, kita harus tetap hati hati dan waspada terhadap Covid-19,” tegasnya.
