JAKARTA, HOLOPIS.COM – DPR mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera masuk ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) demi meminimalisir ruang gerak mafia tanah yang makin marak.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menilai, bahwa langkah ini dilakukan karena BPN dinilai sangat bersentuhan dan melekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak kesulitan dengan urusan atau persyaratan BPN.
“Ya kita akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) supaya sesegera mungkin mereka melibatkan diri dalam fungsi pelayanan publik ini, karena BPN sangat bersentuhan dengan masyarakat,” kata Junimart, Selasa (23/11).
Dengan hadirnya BPN nanti di Mal Pelayanan Publik (MPP), dianggap bisa menjadi langkah strategis menghindari praktik penyimpangan urusan pertanahan yang kini sedang marak kasus mafia tanah di Indonesia.
“Sebagaimana kita tau sekarang (banyak) mafia tanah yang beredar di Indonesia. Jadi salah satu cara untuk meminimalisir penyimpangan tentang pertanahan sebaiknya BPN sesegera mungkin bergabung dengan MPP. Karena kalau BPN bergabung maka masyarakat juga semakin bisa terlayani,” bebernya.
