JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Cyber Indonesia, Habib Husin Alwi bin Shihab hari ini telah mencabut laporan polisi (LP) Nomor LP / B / 5623 / XI / 2021 / SPKT / Polda Metro Jaya.
Pencabutan LP tersebut dikatakan Habib Husin untuk meminimalisir potensi politisasi oleh sekelompok orang yang tidak memahami duduk permasalahannya dengan benar.
“Laporan kita cabut, khawatir dipolitisir dan menganggap dikriminalisasi,” kata Habib Husin, Senin (15/11).
Pun demikian, ia menegaskan bahwa Greenpeace tidak bisa lega. Karena ia pun menantang lembaga non governmental organization (NGO) tersebut untuk mengadu datanya.
“Bukan berarti Greenpeace Indonesia lepas tanggung jawab soal informasi data yang bilang deforestasi meningkat,” ujarnya.
Ia harap Greenpeace tak lari dari tanggung jawabnya untuk menyajikan informasi dan data yang akurat, sehingga tidak terkesan hanya bermain framing belaka.
“Saya cabut LP tapi saya tantang Greenpeace Indonesia untuk adu data dan argumentasi,” tegasnya.
Dirkrimum Polda Metro benarkan Husin cabut laporannya
Pencabutan LP tersebut dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Dirkrimum PMJ) Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat.
“Baru saja saya terima dari pelapor dan setelah diskusi akhirnya laporan polisi yang dibuat dicabut,” kata Tubagus Ade Hidayat di Jakarta hari ini.
Ia menyebut, bahwa Husin mencabut laporannya lantaran khawatir kasus tersebut dipolitisasi.
“Alasannya nanti disampaikan langsung. Alasannya salah satunya tentang beliau tidak mau ini dipolitisir ini dianggap bentuk pemerintah antikritik,” ujarnya.
Menurut Tubagus, dengan adanya pencabutan laporan itu, pihaknya pun menghentikan penyelidikan kasus tersebut.
“Ya kalau memang sudah dicabut maka penyelidikannya dihentikan,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap strategi pemerintahan era kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mencapai…
Banyak pasangan yang mencoba berbagai macam aktivitas sex untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Namun terkadang banyak…
KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek di divisi Engineering, Procurement and Construction atau…
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) didesak mengusut indikasi dugaan korupsi terkait penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos)…
Muhammad Said Didu meminta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati untuk bertanggung jawab atas beban…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, bahwa meskipun Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan kesempatan amnesti kepada…