JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan pembekalan kepada seluruh Komando Resor Militer (Danrem) dan Komando Distrik Militer (Dandim) seluruh Indonesia.
Kehadiran Mahfud dalam acara pembekalan yang digelar di Mabes TNI Angkatan Darat sesuai dengan undangan yang dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.
Dalam kunjungannya ke dua ini, Mahfud menyampaikan tribute atas kinerja TNI dalam melaksanakan pesan sejarah dan amanat konstitusi serta membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tribute kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Seluruh Prajurit TNI di manapun saudara bertugas,” kata Mahfud MD di Jakarta Pusat, Kamis (4/11).
Ia menegaskan bahwa secara umum, jajaran prajurit TNI sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sungguh-sungguh.
“Secara umum, TNI sudah melaksanakan tugas sesuai dengan pesan sejarah dan amanat konstitusi, termasuk membantu penanganan Covid-19 sehingga kebijakan Pemerintah efektif dan sekarang masuk Level 1 dan 5 (lima) besar terbaik dari 215 negara,” ujarnya.
Sekilas diketahui pula, bahwa ini adalah kali kedua Jenderal TNI Andika Perkasa mengundang Menko Mahfud ke Mabes AD, setelah tahun lalu juga Mahfud hadir pada acara yang dihadiri para perwira menengah dan perwira tinggi di lingkungan Angkatan Darat itu.
PON XX dan Peparnas XVI
Kemudian, Mahfud juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI di Papua, serta responsif dalam penanganan kasus HAM yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam.
Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menjelaskan langkah pemerintah dalam melakukan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan dan tanpa senjata di Papua.
“Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus, hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan,” jelasnya.
Atasi kelompok separatis
Selanjutnya, Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini mengatakan, bahwa kebijakan penanganan terhadap kelompok separatis secara politik dilakukan dengan dialog, secara klandestin dilakukan operasi politik, operasi intelijen dan operasi teritorial.
“Terkait kelompok kriminal yang bersenjata maka dilakukan penegakan hukum dengan menggunakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dimana tindakan terorisme dikaitkan dengan nama kelompok dan nama pemimpin seperti Egianus Kagoya, Lekagak Telenggen, Militer Murib, Germanius Elobo, Sabinus Waker dan tidak dikaitan dengan nama Papua,” tegas Mahfud.
Terakhir Mahfud mengingatkan agar TNI tetap menjaga netralitasnya ditengah memanasnya suhu politik menjelang tahun 2024 termasuk pemilu dan pelaksanaan KTT G20.
“Suhu politik menjelang 2024 didahului Keketuaan Indonesia di G20 dan penyelenggaraan KTT G20 yang kegiatannya mulai akhir tahun ini yakni Desember 2021 hingga pelaksanaan KTT nanti di penghujung tahun 2022, agar benar-benar diantisipasi kerawanan politik dan keamanan,” pungkas Mahfud.
