JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno meminta agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2021 tidak digunakan untuk dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Didiek Haryanto mengklaim pemerintah akan menyuntikkan dana untuk proyek tersebut sebesar Rp4,3 triliun.
“Apa Menkeu Sri Mulyani sudah setuju? Karena SILPA itu seharusnya digunakan untuk pengeluaran kontingensi, untuk pengeluaran rutin. Misalnya, saat cukai belum masuk tiga bulan pertama di awal tahun, pajak belum masuk bulan pertama, maka gaji dan biaya operasional itu kita gunakan SILPA,” ujar Hendrawan seperti dilansir dari dpr.go.id, Kamis (21/10).
Karena itu, Komisi XI DPR RI, jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut, masih dalam posisi menunggu kepastian dan pembahasan dengan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, saat memasuki masa sidang nanti pasca-reses. Hal ini berdasarkan amanat dari UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK).
“Kan di UU Nomor 2 Tahun 2020, dikatakan selama 2021, 2022, dan 2023, APBN sepenuhnya dikelola pemerintah. Pemerintah yang jadi leading sector-nya. Hak budget DPR untuk sementara selama 3 tahun ini ‘dibekukan’ meskipun banyak anggota dewan komplain. Tapi, itu sudah kesepakatan kita bersama dalam penanganan Covid-19 ini,” tambah Hendrawan.
Diketahui, Dirut PT KAI Didiek Haryanto menjelaskan dana PMN sebesar Rp4,3 triliun tersebut sedang dalam proses pencairan. Setelah PMN cair 100 persen, KAI akan menggunakan dananya untuk membayar setoran modal proyek KCJB.
Pemberian PMN ini, menurutnya, sesuai dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
