TNI Didorong Menggalang Komunikasi Masyarakat Demi Tangkal Separatis Di Papua

PAPUA, HOLOPIS.COM – Tentara Nasional Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam menggalang komunikasi dengan masyarakat Papua.

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan, dengan langkah seperti itu, menjadi salah satu strategi antisipasi gerakan separatisme di bumi Cenderawasih tersebut.

Yan jyga meminta agar ada pemetaan wilayah rawan di Papua oleh aparat TNI-Polri dalam melakukan penanganan konflik atau aksi separatisme. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan wilayah mengingat karakter masyarakat di setiap daerah di Papua berbeda. Karenanya perlu pola penanganan yang spesifik dan sinergi antara pemda dan aparat dalam mendukung tugas aparat TNI menjaga kedaulatan negara dari paham separatisme.

“Kodam maupun Kepolisian Daerah untuk menangani wilayah-wilayah tertentu ditangani juga dengan pola berbeda. Kenapa? Karena Kultur masyarakat di sini pun juga berbeda-beda jadi tidak semua sama. Nah, jadi pola penanganan pun harus kita lebih spesifik pada pendekatan wilayah. Karena karakter masyarakat di wilayah Meepago, La Pago, Anim Ha, Mamta kemudian Saereri itu kulturnya beda karakter masyarakatnya juga beda. Ini yang perlu ditetapkan secara spesifik pola penanganannya dengan bersinergi dengan Pemda dalam mendukung pembangunan Papua ke depan,” kata Yan dalam keterangannya, Senin (18/10).

Yan juga menganggap, ideologi separatisme muncul akibat tidak adanya pelayanan pemerintah yang memadai untuk masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Menurutnya, jika masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi, maka paham separatisme ini tidak akan berkembang, bahkan menghilang dari pemikiran masyarakat.

“Paham separatisme inikan ada akibat dari masyarakat itu belum mendapatkan pelayanan yang mereka harapkan dari pemerintah. Tapi kalau mereka sudah mendapat sentuhan-sentuhan pemerintah dan mendapatkan pelayanan baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan secara maksimal termasuk juga dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat kecil di Papua. Saya pikir paham-paham itu akan menghilang dengan sendirinya,” jelasnya.

Oleh karena itu,Kodam XVII/Cenderawasih,sendiri menurut Yan, dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang baik dan memadai. Sehingga, lanjut politisi Partai Gerindra ini, dinilai sebagai jaminan bagi masyarakat untuk melakukan segala bentuk aktivitas sehari-hari untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat asli Papua.

Jika hal-hal dasar tersebut tidak terpenuhi, maka dapat memunculkan perlawanan pada pemerintah karena kebijakan yang ada belum dirasakan manfaatnya hingga ke Papua.

“Kalau mereka merasa sudah nyaman, sudah bisa punya tempat untuk bekerja, mereka bisa sekolah, pelayanan bisa lebih baik, mereka lupa sebenarnya karena sudah percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah memberikan jaminan kepada mereka untuk bisa melakukan segala aktivitas kehidupan mereka untuk keberlangsungan hidup orang asli Papua. Tapi kalau itu tidak bisa tercapai maka dari waktu ke waktu generasi ke generasi doktrin itu akan menjadi tantangan dan kritikan yang sangat keras,” tegasnya.