JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, bahwa pelantikan Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bukan sesuatu yang aneh.
Pasalnya, menurut hemat Karyono Wibowo, penunjukan Presiden Republik Indonesia ke 5 ini adalah upaya agar arah pembangunan nasional masih di dalam koridor.
“Tujuannya, agar arah pembangunan nasional ‘on the right track’ dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945,” kata Karyono kepada Holopis.com, Sabtu (16/10).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10).
Karyono Wibowo menilai keterpilihan Megawati mencerminkan skema proyeksi pembangunan yang menyelaraskan antara ilmu pengetahuan (science) dengan cita-cita pembangunan nasional yang mengacu pada aspek filosofis, ideologis dan yuridis.
“Dalam perspektif itulah mengapa sosok Megawati dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN,” imbuhnya.
Pengamat politik ini mengungkapkan, bahwa memang masih ada perbedaan madzhab di sejumlah kalangan, ada pihak yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan itu netral, berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan urusan politik negara dan falsafah bangsa.
Akan tetapi Karyono memandang bahwa pandangan tersebut terlalu sempit dan lebih dari itu, justru berpotensi menciptakan keterasingan (alienasi) antara pengetahuan dengan kehidupan manusia dan keadilan sosial.
“Menurut saya, ilmu pengetahuan harus mengabdi kepada kemanusiaan. Sebagaimana yang dikatakan Soekarno, saat penganugerahan gelar doktor kehormatan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1951,” ujarnya.
“Sukarno menyatakan, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktik hidupnya dunia kemanusiaan,” sambungnya.
Tak hanya itu, Karyono juga menyadari bahwa masih ada pandangan jika BRIN yang diisi oleh politisi bisa menimbulkan kerancuan yang akan membuat instansi ad hoc tersebut menjadi lembaga partisan dan tidak independen.
Namun menurut Karyono, perlu dibedakan antara kepentingan politik partai dengan politik negara.
“Dalam konteks ini, lembaga BRIN harus diletakkan dalam paradigma kepentingan politik negara, bukan politik partisan. Selain itu, perlu dipahami secara holistik bahwa personalia BRIN di jajaran pelaksana (eksekutif) telah diisi oleh para ahli di berbagai bidang yang berlatar belakang non partai,” tuturnya.
Karyono juga buka suara soal posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang duduk di posisi sebagai wakil ketua Dewan Pengarah BRIN. Menurutnya, jabatan dua menteri itu memiliki korelasi dengan fungsi BRIN, yaitu fungsi pendanaan dan fungsi koordinasi yang melekat.
“Keberadaannya adalah bagian dari skema besar untuk menunjang kerja BRIN agar berjalan maksimal sesuai arah dan tujuan,” ucapnya.
