Evaluasi 2 Tahun Jokowi-Maruf, BEM SI Serukan Aksi 21 Oktober

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Wahyu Suryono Pratama menyampaikan bahwa elemen Mahasiswa perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin selama 2 tahun terakhir ini.

Apalagi kata Wahyu, pihaknya menilai sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin ini masih banyak sekali kemunduran yang dirasakan.

“Sudah 2 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden di Kabinet Indonesia Maju, prestasi-prestasi kemunduran banyak sekali terjadi dalam masa pemerintahan beliau,” kata Wahyu dalam siaran persnya, Kamis (14/10).

Beberapa kemunduran yang dicatat oleh Wahyu adalah sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan di Indonesia masih belum sesuai harapan, termasuk ruang kebebasan berekspresi dari kalangan aktivis Mahasiswa.

“Mulai dari sektor pendidikan yang mengalami kasus pembungkaman dalam kebebasan bersuara dan politisasi jabatan akademik,” ujarnya.

Kemudian persoalan ekonomi. Yang terbaru ia ingin soroti adalah kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup pembengkakan anggaran mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Sektor ekonomi tentang penggunaan APBN dalam pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung,” imbuhnya.

Lalu tentang sektor lingkungan hidup dibarengi dengan perizinan tambang yang terlalu mudah oleh pemerintah, termasuk praktik pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemecatan 57 pegawai mereka melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Sektor lingkungan tentang izin tambang yang sangat mudah, hingga kasus korupsi yang berkorelasi dengan ‘Pembubaran’ KPK,” sambungnya.

Bagi Wahyu, berbagai persoalan lain masih banyak dan ia rasa akan terus berlanjut. Maka ia pun ingin menuntut agar Presiden Joko Widodo melakukan perbaikan secara menyeluruh di momentum 2 tahun evaluasi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju itu.

“Kasus-kasus ini tidak akan menjadi yang terakhir. Perlu ada tindakan pemerintah yang berpihak terhadap kerakyatan yang berperi kemanusiaan, terutama Presiden,” tegasnya.

Oleh karena itu, aktivis Mahasiswa yang merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) ini pun menyerukan kepada teman-temannya untuk melakukan aksi unjuk rasa pada 21 Oktober, atau satu haru setelah peringatan pelantikan Jokowi-Maruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2019 lalu.

“Evaluasi 2 tahun kabinet indonesia mundur, perbaikan atau mundur. Saatnya turun ke jalan, 21 Oktober 2021,” seru Wahyu.