JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah mendorong dunia ekonomi digital di Indonesia bisa membangun ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Presiden Joko Widodo pun memerintahkan agar kedepan penyedia layanan ekonomi digital itu harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
“Pembiayaan fintech juga harus didorong untuk kegiatan produktif membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau pelayanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke go digital,” kata Jokowi, Senin (11/10).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mendorong agar seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.
“Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” tegasnya.
Jokowi kemudian juga berpesab kepada Otoritas Jasa Keuangan dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang tengah dikejar, harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital.
“Agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” pungkasnya.
