JAKARTA, HOLOPIS.COM – Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Australia-Selandia Baru, KH Nadirsyah Hosen mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Di mana keduanya mewacanakan untuk mengangkat 56 pegawai KPK tak lolos asesmen untuk menjadi ASN di lingkungan Polri.
Apalagi, posisi para ASN jebolan KPK tersebut akan ditugaskan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.
“Salut dan respek dengan Kapolri yang berani menawari 56 pegawai KPK yang dipecat untuk masuk tim anti korupsi Polri,” kata ulama yang karib disapa Gus Nadir itu, Rabu (29/9).
Menurut Gus Nadir, dengan kehadiran orang-orang yang sudah berpengalaman berkecimpung di dunia pemberantasan korupsi itu, Polri bisa lebih kuat.
Apalagi, tawaran yang baik ini bisa mengakhiri berbagai polemik yang muncul akibat pro dan kontra tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dijalankan KPK untuk melakukan alih status pegawai menjadi ASN di lembaga antirasuah itu.
“Polri bisa memanfaatkan SDM yang luar biasa ini dan sekaligus mengakhiri kontroversi TWK,” ujarnya.
Menurut Gus Nadir, tawaran Kapolri ini sekaligus untuk mematahkan stigma negatif para pegawai KPK tak lolos TWK sebagai kelompok taliban.
“Kalau mereka ‘taliban’ kan gak mungkin Kapolri mau rekrut mereka,” tandasnya.
Menguji buzzer
Selain itu, Gus Nadir juga menyinggung tentang aktivitas buzzer di sosial media dewasa ini. Menurutnya, ini akan menjadi pembuktian apakah para buzzer yang menyerang para eks pegawai KPK itu murni pembela Presiden Jokowi atau tidak.
“Presiden, Menkopolhukam dan Kapolri sudah setuju menerima, tapi jika masih ada buzzer yang menolak, maka jelas para buzzer tersebut bukan pro-Jokowi. Tapi pro para koruptor dan cukong,” tandasnya.
“Selama ini mereka cuma memanfaatkan nama Jokowi menutupi siapa di belakang mereka. Klir yah 👍😊,” pungkasnya.
