JAKARTA, HOLOPIS.COM – Mantan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi ikut merespon statemen Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu yang coba-coba sentil PSI karena perlawanannya terhadap proyek Formula E yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan.
Pria yang karib disapa Uki tersebut menyarankan agar tim Pasha maupun Partai Amanat Nasional (PAN) mengontrol statemen kadernya agar tidak asal berbicara.
“Seharusnya Pasha Ungu dibrief dulu sebelum membuat statement publik, supaya gak terkesan seperti knalpot rusak, berisik tapi minim substansi,” kata Uki, Minggu (26/9).
Selain uki, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga ikut berkomentar. Ia ingin sekali tabayyun dan memberikan pemahaman kepada Pasha agar paham duduk masalahnya.
“Tolong temuin saya sama beliau, biar kita jelasin seterang terangnya,” kata Anggara.
Selain itu, ia juga menyebut bahwa PAN sendiri sempat ikut menentang adanya proyek pertandingan balap mobil listrik di Indonesia itu oleh Anies Baswedan.
“Anggota fraksi partai beliau di komisi E aja menolak kok, saya ada rekaman rapatnya. Kalau koordinator komisi E-nya emang nggak ngomong apa-apa, jarang ikut rapat memang,” tandasnya.
Sebelumnya, Pasha Ungu mencoba pasang badan untuk Anies Baswedan tentang hak interpelasi proyek Formula E yang diajukan PSI dan PDI Perjuangan terhadap Gubernur DKI.
“Dari yang saya baca, Formula E ini sudah dibahas dari 2019 melalui KUPA-PPAS, terus dilanjutkan lagi di 2020. Ini semua sudah dimasukkan kebutuhan anggarannya,” kata Pasha di akun instagram pribadinya @pashaungu_real01.
Vokalis grup band Ungu itu mempertanyakan posisi PSI di dalam pembahasan proyek Formula E di DPRD.
“Nah yang jadi pertanyaan adalah apakah PSI atau rekan-rekan anggota DPRD dari PSI ini tidak mengikuti pembahasan anggaran apa gimana? Kok seolah-olah di belakang hari, ini dianggap sebagai sesuatu yang menghambur-hamburkan uang rakyat,” kata Pasha.
Dia menekankan bahwa kehadiran dan keikutsertaan PSI dalam pembahasan rencana penyelenggaraan Formula E ini juga harus dipertanyakan.
“Ini kan harus dipertanyakan juga, karena bilamana suatu usulan anggaran dari Pemerintah dan dibahas di DPRD dan sudah disepakati, ini kan mestinya tidak bisa diganggu gugat ya, kayanya kan persoalan konsistensi batang tubuh APBD yang sudah disepakati secara paripurna,” ujar Pasha.
PSI Tolak Formula E Sejak 2019
Perlu diketahui, bahwa sejak tahun 2019 lalu PSI sudah gencar menyatakan penolakannya terhadap proyek pagelaran Formula E tersebut.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E pada 2020, menyusul perkiraan defisitnya pendapatan Jakarta pada 2019.
“Ini uang rakyat. Saya turun ke masyarakat dan saya lihat masih banyak rakyat yang belum dapat akses air bersih, masih banyak rakyat hidup susah tidak punya modal usaha, gedung sekolah di Jakarta masih banyak yang belum direhabilitasi, ini malah mendadak memasukkan kegiatan triliunan untuk dipakai event panggung harian,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Anthony juga menyebut, bahwa penyelenggaraan Formula E di Jakarta 2020 akan menghabiskan anggaran triliunan rupiah hanya untuk beberapa hari saja yang tidak jelas tujuan serta asas manfaatnya di tengah defisit anggaran.
Lebih lanjut, Anthony menyebut banyak negara-negara lain yang sudah mencoba menjalankan Formula E merugi, dan tidak mampu melanjutkan program ini untuk tahun-tahun berikutnya.
“Malu kalau kami gaya-gayaan internasional, padahal tidak berkaitan dengan perencanaan strategis daerah di Jakarta. Saya tekankan, kalau mau gaya-gayaan dan mencari panggung jangan pakai uang rakyat. Apalagi, tidak jelas berapa proyeksi pendapatan yang kita terima. Mana kajian investasinya?” ujarnya.
Tak Ada di RPJMD
Sementara itu, anggota DPRD Fraksi PSI lainnya, Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga menyoroti penyelenggaraan Formula E tidak ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Kerja Prioritas Daerah (RKPD) DKI Jakarta.
Selain, lanjut Anggara, pihaknya menyesalkan rencana penganggaran Formula E yang tidak tepat sasaran, terlebih, harus diketok DPRD dalam hitungan hari saja, namun sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memaparkan secara lengkap kepada warga dan anggota dewan mengenai alasan di balik penyelenggaraan Formula E.
“Fraksi PSI meminta Formula E dibatalkan sampai ada paparan lengkap serta kajian mendalam dan meyakinkan dari Gubernur dan jajarannya,” kata Anggara.
