JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kebijaksanaan sikap Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan polemik antara pihaknya dengan pimpinan KPK.
“Saat ini kita masih menunggu respon dari Presiden,” kata Yudi dalam talkshow RuangTamu Holopis Channel, Kamis (23/9).
Ia mengaku bahwa polemik antara para pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan pimpinan KPK tidak akan bisa selesai jika tidak ada peran dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah orang yang menjadi top leading dari struktur kepegawaian negara di Republik Indonesia, yakni Presiden.
“Memang tidak bisa kalau tidak ada pihak ketiga menengahi. Makanya ORI dan Komnas HAM ini minta Presiden menengahi,” ujarnya.
Alasan Yudi, karena kasus ini tidak bisa jika dilakukan dengan cara mediasi. Karena dalam praktiknya yang dirasakan, pimpinan KPK cenderung bersikeras untuk memberhentikan mereka semua.
“Karena ini sudah tidak bisa dimediasi karena pimpinan KPK maunya kan memberhentikan, celakanya 57 yang diberhentikan ini adalah penyidik yang menangani kasus-kasus besar,” terang Yudi.
Mantan penyidik KPK ini memiliki keyakinan betul bahwa Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap. Apalagi kata Yudi, Presiden pernah membuat sebuah video agar TWK ini tidak serta merta membuat para pegawai KPK yang tidak lolos asesmen alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) diberhentikan.
“Presiden sudah pernah secara langsung dalam pidato, hari pertama kerja setelah idulfitri, 75 orang jangan diberhentikan. Pak Presiden bener-benar memperhatikan secara langsung, jadi prioritas beliau karena sampai beliau pidato,” tandasnya.
“Jadi, saya masih yakin beliau mau ambil sikap,” pungkasnya.
