Sabtu, 21 September 2024
Sabtu, 21 September 2024

Baleg DPR RI : RUU ITE, RKUHP, RUU PAS Masuk Prolegnas 2021

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Baleg DPR setujui 3 rancangan undang-undang (RUU) usulan pemerintah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

RUU tersebut adalah revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi UU Pemasyarakatan (RUU PAS), dan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, revisi UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan usulan DPR juga diakomodasi jadi prioritas di 2021.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/9).

” Saya sampaikan kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Legislasi, saya minta persetujuannya. Pertama adalah kami sepakati bersama dengan pemerintah bahwa tiga usulan pemerintah terkait RUU yang baru, ” kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat.

” RKUHP status carry over (limpahan periode sebelumnya), kemudian RUU PAS status carry over, dan juga perubahan UU ITE itu masuk sebagai usulan baru dalam Prolegnas tahun 2021,” ujarnya.

“Kedua, DPR mengusulkan perubahan UU BPK. Oleh karena tadi seluruh perwakilan poksi sudah menyetujui itu, saya ingin tanyakan kembali kepada kita, apakah bisa kita setujui?” tanya dia.

“Setuju!” Kata para anggota Baleg DPR.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Susi Bersyukur Philips Berhasil Bebas, Ucap Terima Kasih ke Jokowi-Prabowo dan TNI Polri

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Bos Susi Air, Susi Pudjiastuti menyampaikan...

Pilot Susi Air Bebas dari Jerat Teroris Papua

Satgas Cartenz akhirnya berhasil membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh teroris Papua atau OPM kelompok Egianus Kogoya.

Bos Pajak Bantah Ada Kebocoran Data NPWP dari Sistem DJP

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo membantah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, utamanya perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru