JAKARTA, HOLOPIS.COM – Roda ekonomi dunia akan memasuki babak penting, yaitu langkah pemulihan pasca pandemi di tahun 2022 mendatang. Beberapa elemen yang menjadi fokus untuk upaya ini, di antaranya produktivitas, stabilitas, dan ketahanan ekonomi.
Selain itu, dunia juga perlu memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal inilah mengapa integrasi agenda ekonomi dan pembangunan, dalam pembahasan G20 tahun 2022 akan sangat penting. G20 adalah kelompok 20 ekonomi terbesar dunia, yang terdiri atas 19 negara, termasuk Indonesia, dan Uni Eropa.
Di tahun 2022, Indonesia bakal menjadi tuan rumah pertemuan G20. Melihat dunia bergelut untuk pulih tersebut, maka Indonesia akan mengusung tema besar ‘Recover Together, Recover Stronger’ sebagai Presidensi G20 2022.
“Melalui visi dan tema ini, kita akan pastikan G20 akan relevan tidak hanya bagi anggotanya, melainkan bagi semua, khususnya negara berkembang,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Retno menjelaskan, tema tersebut dilatarbelakangi visi Indonesia untuk mengedepankan kemitraan dan inklusivitas. Visi ini akan mendorong misi Indonesia untuk pemulihan ekonomi dunia yang tangguh dan berkelanjutan pasca pandemi Covid-19. Lebih lanjut Retno menjelaskan, bahwa ada dua pilar besar dalam G20 nanti. Pertama, Pilar Finance yang pada saat presidensi Indonesia akan dipegang oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Kedua, Pilar Sherpa Track G20 akan diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menlu, dan Wamenlu.
“Untuk pilar Sherpa urusan sehari-hari dan negosiasi pada dasarnya akan dipegang oleh co-Sherpa yang terdiri dari deputi Kemenko Perekonomian dan Stafsus Dubes Triansjah Djani,” katanya.
Adapun Pilar Sherpa Track G20 akan membahas isu-isu ekonomi non keuangan menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, serta anti korupsi.
Retno menambahkan, di bawah Pilar Sherpa akan terdapat 15 Pertemuan Tingkat Menteri dan 11 WGs. Selain itu, akan terdapat pula 10 Engagement Group yang terpisah dari track pemerintah, termasuk Parliament (P20).
