“Ketujuh, tidak dimuatnya tindak pidana kekerasan berbasis gender online. Kedelapan, menyamakan unsur kekerasan seksual terhadap korban dewasa dan anak. Kesembilan, tidak diaturnya pidana berupa tindakan bagi pelaku,” kata Citra.
Ada yang tidak kalah krusial lagi menurut Citra, yakni absennya perlindungan khusus bagi kaum disabilitas. Dan juga ada unsur lepas tanggungjawabnya negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para korban kekerasan sekskual.
“Kesepuluh, tidak adanya perlindungan khusus bagi korban dengan disabilitas. Kesebelas, hilangnya pengaturan yang mewajibkan pemerintah dalam pemenuhan hak korban adalah bukti nyata negara lari dari tanggung jawab Kedua belas, tidak diaturnya hak-hak korban, keluarga korban, saksi dan ahli membuat mereka berada dalam posisi rentan ketika menjalani proses penegakan hukum. Ketiga belas, tidak adanya kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk melindungi dan memenuhi,” tandasnya.
Rekomendasi LBH Jakarta
Melalui 16 catatan tersebut, Citra meminta agar DPR RI melalui Baleg melakukan revisi terhadap draf RUU PKS tersebut.
“Badan Legislatif DPR-RI memasukan seluruh catatan LBH Jakarta agar dirumuskan untuk diatur menjadi pasal demi pasal ke dalam draf RUU PKS,” tuntut Citra.
Ia juga meminta agar DPR membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan mengimplementasikan masukan yang komprehensif dari berbagai kalangan yang mempunyai visi besar untuk mencegah serta menghapuskan kekerasan seksual melalui RUU PKS.
“Baleg DPR-RI segera membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik dengan melibatkan secara aktif korban, pendamping, kelompok masyarakat dan ahli yang konsisten mendorong pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual untuk merumuskan kebijakan pasal demi pasal terhadap RUU PKS,” tuturnya.