JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah meminta adanya pembagian tanggung jawab terhadap situasi maraknya serangan siber yang terjadi tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate berkata bahwa tanggung jawab untuk menjaga literasi digital tetap bersih tidak akan berhasil jika hanya dari pemerintah saja.
“Keberagaman pemangku kepentingan mencakup sekeranjang isu yang lebih luas mulai dari infrastruktur teknis, peraturan perundang-undangan, ekonomi, pembangunan, serta hak asasi manusia yang meluas ke berbagai sub-topik terkait penggunaan internet dalam kehidupan kita,” kata Johnny, Rabu (1/9).
Tahun 2019, World Economic Forum Tahun 2019 memperkirakan dunia digital saat ini terdiri dari 44 zettabytes data yang rawan dengan berbagai cyberthreat atau ancaman siber. Di Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara menemukan telah terjadi lebih dari 741 juta serangan siber sejak Januari hingga Juli 2021, atau setara dengan 40 serangan siber per detik.
Johnny kemudian katakan, perlu juga adanya platform bersama dan berbagi peran antarpemangku kepentingan dalam mengantisipasi ancaman dan serangan siber.
“Selain serangan siber, ada ancaman lain di internet seperti ujaran kebencian, gangguan informasi, dan banyak lainnya, yang membutuhkan upaya kolektif kita untuk memastikan dunia digital yang aman,” tukasnya.
Mengutip data Risk Based Security pada tahun 2021,Johnny katakan secara global telah terjadi 37 miliar record pada tahun 2020, atau setara dengan 1.173 record per detik.
“Menyadari kondisi seperti itu, serta menyadari perkembangan ekosistem internet yang sangat pesat, diperlukan platform bersama untuk melanjutkan diskusi tentang masalah tata kelola internet,” tukasnya kembali.
