RIAU, HOLOPIS.COM – Pemerintah akui bahwa penyaluran bantuan untuk daerah yang berada di wilayah Terluar, Terpencil, Tertinggal (3 T) tidak bisa dilakukan secara maksimal.
Menteri Sosial Tri Rismaharini klaim, persoalan medan jadi faktor utama bantuan tersebut akhirnya tidak bisa tersalurkan tepat sasaran. Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, bank Himbara, dan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, Risma dengar sendiri kendala terbesar tersebut.
“Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan,” kata Risma, Selasa (31/8).
Risma kemudian menaruh curiga alasan medan yang sulit jadi faktor utama kesulitan penyaluran bantuan sosial. Dimana dengan kondisi daerah yang ada di 3 T, biaya operasional lebih besar ketimbang dana bantuan yang didapatkan.
“Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan,” imbuhnya.
Risma kemudian janjikan akan lakukan penyesuaian khusus untuk daera yang berada di 3. Berbagai pertimbangan akan jadi tolak ukur bagaimana strategi penyaluran bisa tepat sasaran.
“Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan, ” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Risma juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Provinsi Riau. Pasalnya, dirinya mendapatkan laporan adanya ribuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dari pemeriksaan progres penyaluran bantuan di Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Untuk Tahap l, terdapat 202 KPM menerima kartu. Tahap ll, terdapat 2.662 kartu belum terdistribusi.
Untuk BPNT di Kota Pekanbaru disampaikan bahwa dalam periode tiga bulan total yang tidak tersalurkan sebanyak 8.044. Yakni bulan Juli terdapat 3247 kartu belum terdistribusi, Agustus 2472, dan bulan September sebanyak 2325 kartu.
Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungannya, Risma nilai pangkal persoalan belum tersalurkannya KKS antara lain KKS belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
“Saya minta pihak bank dan pemerintah daerah jemput bola, untuk mempercepat penyaluran bansos atau KKS. Caranya dengan mengumpulkan masyarakat ke satu titik di ruang terbuka,” tutupnya.
