JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah klaim bahwa pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan mampu bebas dari angka kemiskinan yang saat ini terbilang cukup tinggi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin katakan, target nol persen kemiskinan itu bisa dicapai apabila kerjasama yang solid antar lembaga terkait atasi persoalan yang terjadi dalam negeri tersebut.
“Saya yakin kalau kerja kolaborasi ini bisa kita wujudkan, nol persen untuk kemiskinan di tahun 2024 pasti akan kita capai,” kata Ma’ruf saat memimpin Rapat Pleno Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Rabu (25/8).
Padahal, dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa.
“Jadi, yang harus kita turunkan itu adalah yang 10,86 juta jiwa ini. Oleh karena itu, kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Ma’ruf kemudian beberkan, pemerintah siapkan strategi program yang dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok program penurunan beban pengeluaran rumah tangga dan kelompok program peningkatan produktivitas masyarakat yang diharapkan mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Dalam jangka panjang itu 2024, kita harus menyelesaikan seluruhnya. Ini terdiri dari dua program kita dalam penanggulangan kemiskinan, pertama adalah subsidi/bantuan, yang kedua adalah program pemberdayaan,” jelasnya.
Dengan strategi yang diyakini mampu dan sesuai untuk dilaksanakan, Ma’ruf kemudian klaim target yang dipatoknya tersebut bisa berhasil tercapai.
“Ini memang bukan hal yang mudah ya 2024 itu menjadi nol persen pada kemiskinan ekstrem ini. Namun, dalam jangka panjang hingga 2024 itu, kita harus menyelesaikan seluruhnya melalui program pemberdayaan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga,” tandasnya.
Ma’ruf kemudian langsung tunjuk Menteri Koordinator PMK agar dapat mengoordinasikan pembentukan Tim Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem untuk dapat memudahkan dalam memantau dan mengendalikan program yang diupayakan kementerian dan lembaga yang terkait.
“Saya minta kepada Pak Menko PMK untuk dapat mengoordinasikan Tim Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Ini penting ya,” pesannya.
