JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengharapkan agar pemerintah memperhatikan betul kualitas pengawasan di dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat, khususnya terkait dengan bantuan untuk terdampak Covid-19.
“Bagaimana sistem pengawasan dan koordinasi ditingkatkan,” kata Diah dalam talkshow RuangTamu Holopis.com, Selasa (10/8/2021).
Ia tak memungkiri bahwa masih ada praktik-praktik pungli yang terjadi. Namun jika ada keseriusan dari pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan untuk meningkatkan kualitas kontrol, maka praktik pungli bisa dicegah.
“Pungli itu harusnya terbaca dengan dibuatkan sistem pelaporannya yang baik. Kan teknologi kita sudah luar biasa, pendekatan komunikasi sudah lebih mudah,” jelasnya.
Legislator PDI Perjuangan itu menyebut bahwa komunikasi di kalangan pendamping dan grup penyalur bansos sudah terbentuk. Komunikasi ini kata Diah melalui jalur WhatsApp Group (WAG). Namun, ruang komunikasi ini perlu ditingkatkan dengan pengawasan langsung dari pusat.
“Banyak pendamping itu ada WAG, jadi kabar apapun bisa cepat sampai. Jadi sistem koordinatornya itu dibangun jaringan manajemen antar pendamping dan diintegrasikan sistem pengawasan dari pusat,” lanjutnya.
Ruang Pengaduan
Lebih lanjut, Diah Pitaloka juga menilai perlu ada saluran jelas bagi masyarakat untuk mengadu jika ada praktik pungli di sekitar mereka. Kemudian kejelasan hukuman yang bisa dijeratkan kepada para pelaku pungli agar masyarakat percaya dan aware dengan pencegahan praktik yang meresahkan publik itu.
“Masyarakat diberikan akses pelaporan, kemudian ada sistem punishment-nya. Jadi jangan sampai masyarakat hanya ribut-ribut saja di WhatsApp Group,” tandasnya.
Bagi Diah, praktik pungli rentan mendegradasi kepercayaan publik kepada pemerintah. Apalagi kata Diah, di situasi pandemi seperti saat ini perlu ada kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah.
“Tidak semua yang melakukan pungli, tapi tendensinya seolah semua lakukan pungli, ini bahaya juga karena kita perlu kepercayaan masyarakat di bawah dan para pendamping ini. Kalau dibangun sistem kontrolnya bisa diminimalisir (potensi pungli),” ucanya.
“Kejadian ini kami udah terima dari masyarakat soal harga terlalu tinggi, kemudian ada pemotongan. Apapun ini persoalan mandat yang harus sampai ke rakyat. Ini harus dibangun agar muncul trust dari masyarakat, tidak bisa kita membangun dan melaksanakan ini dengan distrust,” pungkasnya.
