Kamis, 19 September 2024
Kamis, 19 September 2024

Perlunya Koordinasi Pusat dan Daerah Agar Bansos Tepat Sasaran

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan diperlukannya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dikatakannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi agar bansos tersebut diterima oleh para penerima manfaat.

“Bansos ini cukup atau tidak itu bagaimana bantuan bisa didistribusikan. Tepat dan tidak tepat adalah bagaimana Pemda dan Pemerintah Pusat lakukan koordinasi,” kata Diah Pitaloka dalam talkshow RuangTamu Holopis.com, Selasa (10/8).

Menurutnya, jangan sampai persoalan data akibat tidak adanya komunikasi Pemda dan Pempus justru jadi masalah. Dan sekali lagi ia menekankan pentingnya koordinasi.

“Misalnya masuknya data dari daerah tapi keluar dari pusat datanya berbeda, ini harus ada koordinasi jangan sampai menunggu berbulan-bulan. Ini sistem yang harus diperbaiki,” tandasnya.

Mengenai pendataan, kata Diah itu perlu kebutuhan real secara teknis, operasional pendataan, baik SDM, perangkat teknologi dan intensif penginput data. “Tidak semua daerah bisa memenuhi kebutuhan pendataan,” pungkasnya.

 

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dompet Dhuafa dan Titimangsa Gelar Teater Musikal untuk Palestina Bertajuk Tanah Yang Terpenjara

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Gencar menyuarakan kemanusiaan bagi Palestina, Dompet...

Menhub Terima Penghargaan Tokoh Inspiratif Transportasi Inklusif Terintegrasi DTKJ Awards 2024

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerima...

6 Juta Data DJP Bocor, Begini Respon Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara terkait adanya kabar kebocoran 6 juta data milik DIrektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasalnya dalam 6 juta data yang bocor itu, terdapat data dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru