HOLOPIS.COM – Direktur Center Of Economic And Law Studies, Bhima Yudhistira menyebut bahwa batas kemampuan bertahan masyarakat di tengah berbagai pembatasan sosial ada batasnya. Tidak bisa, pembatasan-pembatasan seperti kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terlalu lama diterapkan.
Hal ini menjawab mengapa banyak masyarakat yang sudah mulai resah dan munculnya banyak pengibaran bendera putih di kalangan rakyat karena mereka merasa sudah sulit bertahan hidup.
“Masyarakat harap PPKM ini maksimum 2 kali, tapi ini diperpanjang terus sementara kasusnya (penularan Covid-19) masih tinggi. Ini mau sampai kapan, makanya banyak yang kibarkan bendera putih karena emang engak sanggup lagi g penuhi kebutuhan hidupnya,” kata Bhima dalam program RuangTamu Holopiscom, Sabtu (31/7).
Kondisi sulit ini tampaknya akan semakin lama jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Fokus pemerintah harus satu arah di seluruh komponen baik Presiden maupun menteri-menteri terkait, bahkan ke semua level pemerintahan hingga desa. Tidak boleh ada yang bertindak di luar jalur bahkan cenderung tidak seirama.
Termasuk juga dalam mengambil kebijakan, pemerintah diharapkan tidak seperti asal mengeluarkan kebijakan. Harus ada studi yang matang dan mau menerima saran dari semua pihak.
“Varian delta saat meledak kita bolehkan WNA-nya masuk, inilah kesalahan yang harus dibayar mahal. Sementara Vietnam langsung tutup. Inilah kualitas leadership dalam efektifitas government itu kita agak missing,” ujarnya.
Kebijakan yang paling aneh menurut Bhima adalah penggunaan sertifitak vaksinasi untuk mengakses ruang publik seperti mall dan sebagainya. Padahal, untuk vaksinasi saja, pencapaian pemerintah masih sangat rendah.
“(Soal aturan bawa syarat sertifikat vaksinasi). Aturan-aturan yang dikeluarkan itu seharusnya dilakukan berdasarkan studi yang jelas. Tolong disuarakan, banyak kebijakan-kebijakan yang pengusaha saja tidak diajak ngobrol apalagi sama rakyat,” tuturnya.
Di sisi lain, Bhima juga memberikan contoh kebijakan vaksinasi di Amerika Serikat. Di mana masyarakat yang mau melakukan vaksinasi akan diberikan stimulus untuk menunjang kehidupan mereka.
“Di amerika, yang vaksin itu dapat uang 140 USD, itu stimulus, kemudian per bulan dapat 1.000 USD, ada bagi-bagi uang. Ini bisa terjadi karena beberapa proyek yang dihold dulu, tp di Indonesia gak begitu, jadi aneh. Makanya, pengusaha-pengusaha harus paksa pemerintah membuka ruang bicara,” ucapnya.
Bagi Bhima, yang lebih penting saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah fokus dan lebih serius dalam menangani pandemi Covid-19. Karena jika pandemi sudah bisa diatasi dengan baik, maka kegiatan masyarakat bisa kembali normal sehingga ekonomi bisa kembali menggeliat. Apalagi upaya tersebut bisa dilakukan secepat mungkin.
“Stimulus terbaik adalah penanganan pandemi yang lebih serius. Ketika pergerakan dilonggarkan masyarakat bisa lebih pede (percaya diri -red) keluar belanja dan ekonomi akan bergerak,” tandasnya.
Terakhir, Bhima juga meminta agar pemerintah lebih serius dan lebih aktif lagi dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Karena pemerintah lah yang mengelola seluruh dana rakyat dan pengusaha melalui mekanisme pajak.
“Pemerintah ini pegang pajaknya pengusaha dan masyarakat, maka dalam situasi krisis pemerintah yang harus lebih banyak gerak,” pungkasnya.
