JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP, Anas Thahir menyayangkan sikap Kesekjenan DPR yang memberikan fasilitas mewah kepada anggota DPR untuk melakukan isolasi mandiri karena terpapar Covid-19.
Menurutnya, kebijakan ini justru bisa menimbulkan gesekan sosial di tengah situasi pandemi yang tidak hanya mengancam anggota DPR saja, bahkan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
“Saya nilai kontra porduktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan,” kata Anas dalam keterangannya yang diterima wartawan, Kamis (29/7).
Jika memang ingin melakukan isolasi mandiri (isoman) untuk perawatan dan pemulihan akibat Covid-19, Anas menyarankan agar para anggota DPR bisa memanfaatkan rumah dinas mereka yang difasilitasi oleh negara.
“Anggota DPR yang positif Covid masih bisa menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA),” ujarnya.
Justru rumah dinas yang menjadi fasilitas jabatannya lebih representatif untuk melakukan isoman akibat paparan Covid-19. Selain memiliki halaman yang cukup luas, rumah jabatan juga memberikan kesempatan kepada para anggota dewan untuk tidak kontak langsung dengan masyarakat.
“RJA cukup representatif untuk tempat Isoman karena memang tidak kontak langsung dengan masyarakat dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain,” jelasnya.
Untuk itu, jika memang ada duit rakyat yang dikelola oleh DPR, sebaiknya dialokasikan untuk kepentingan rakyat secara langsung dibandingkan harus membayar sewa hotel untuk isoman para pejabat negara itu.
“Anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting, yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid,” tuturnya.
“Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani Anggaran Negara hanya untuk fasilitas Isoman,” ucap Anas.
Kesetaraan
Di sisi lain, Anas juga memberikan saran kepada Kesekjenan DPR RI agar menyiapkan lokasi lain untuk isolasi mandiri bagi pegawai mereka yang terpapar Covid-19. Namun itu bukan hotel yang berbiaya mahal.
“Mungkin saja Kesekjenan menyiapkan tempat Isoman untuk pegawai Kesekjenan. Jika hal itu juga tujuannya, maka tidak perlu juga menjadikan hotel sebagai tempat Isoman sebagaimana tidak diperlukannya hotel khusus untuk tempat Isoman anggota DPR,” paparnya.
Pun seandainya negara memiliki alokasi dana untuk memberikan fasilitas kesehatan mewah kepada para pejabatnya termasuk anggota DPR, maka fasilitas itu harus juga bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata, termasuk jika memang ada anggaran khusus untuk menyewa hotel berbintang guna melakukan isolasi mandiri.
“Jika memang pemerintah hendak menyiapkan hotel untuk tempat Isoman, maka tempat tersebut harus bisa diakses semua pihak yang membutuhkan,” pungkasnya.
