Ketua DPR: Komunikasi Publik Pemerintah tentang PPKM Darurat Harus Diperbaiki

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publiknya kepada masyarakat selama penanggulangan pandemi Covid-19, terutama tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Teguran Presiden kepada jajarannya tentang perbaikan komunikasi publik pun diminta benar-benar dijalankan dan jadi kenyataan.

“Perbaiki komunikasi publik, termasuk kejelasan siapa yang pegang komando komunikasi ini, terutama terkait dengan keputusan pemerintah,” ujar Puan di Jakarta, Minggu (18/07).

Isi pesan dan cara penyampaiannya pun harus jelas, tepat, dan tidak punya celah distorsi sekecil apa pun. Semua upaya untuk sosialisasi, edukasi, dan persuasi, lanjut Puan, harus terus dan makin diintensifkan.

“Terutama untuk menyampaikan program pemerintah ke depan, mulai dari bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik,” kata mantan Menko PMK ini.

Puan menyayangkan selama beberapa waktu ini ruang publik belakangan ini justru diramaikan oleh polemik yang kontraproduktif bagi penanggulangan pandemi Covid-19. Terlebih lagi, sejumlah polemik malah dipicu oleh pernyataan pejabat negara.

“Harusnya ruang publik kita lebih banyak diisi oleh informasi-informasi yang bermanfaat buat masyarakat yang sedang isoman, yang sedang mencari tempat perawatan, obat-obatan, dan oksigen. Bukan justru diisi riuh yang bikin keruh,” ujar Puan.

Padahal, tegas Puan, komunikasi publik pemerintah merupakan salah satu kunci penting dalam pelaksanaan PPKM Darurat dan penentuan hasil kebijakan itu.

“Jangan malah mengeluarkan pernyataan yang membuat bingung rakyat dan memperkeruh situasi,” kata Puan.

Ia meminta pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam mensosialisasikan program penanganan pandemi. Tak cukup di tingkat nasional, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini juga harus sampai di lingkup masyarakat terkecil, di daerah, di akar rumput, dan perkampungan-perkampungan.

“Kepastian dan kepercayaan kepada otoritas adalah dua hal yang sekarang semakin penting dan sangat dibutuhkan rakyat. Tumbuhkan dukungan rakyat dengan menjadi otoritas yang bisa dipercaya. Kalau rakyat percaya, program pemerintah akan otomatis diikuti,” kata Puan.

Puan tidak bisa membayangkan jika ruang publik kita terus diisi oleh polemik yang kontraproduktif selama masa-masa darurat ini. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang simpatik.

Garis komando dalam komunikasi publik pemerintah harus pula diimbangi dengan kesinambungan dalam cara aparat dan jajaran pemerintah di lapangan saat menjalankannya.

“Yang di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya,” kata alumnus FISIP Universitas Indonesia ini.

Puan menyadari bahwa efek pandemi seperti kelelahan juga tidak sepenuhnya bisa dihindari oleh jajaran pemerintah dan aparaturnya. Namun, ini adalah tugas bersama untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia.

“Marilah kita semua sama-sama menahan diri untuk tidak memantik polemik yang tidak berfaedah,” ujarnya.

Pada Jumat (16/07), Presiden Joko Widodo menegur soal komunikasi publik para pejabat terkait pandemi Covid-19. Presiden menyebut, pernyataan tidak sensitif dari pejabat publik akan membuat rakyat frustasi di tengah situasi pandemi.

Puan berharap, teguran Presiden saat membuka rapat terbatas kabinet tersebut benar-benar dijalankan dan menjadi kenyataan.