Pemerintah Akui Adanya Kendala Penyaluran Bantuan Sosial

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah Indonesia mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial di masa PPKM Darurat masih mengalami banyak kendala.

Diungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini, kendala di lapangan salah satunya ketidaksesuaian data masih banyak ditemui sehingga penyaluran tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal kepada masyarakat.

“Memang masih belum selesai, karena ada yang kemarin sempat ditahan. Ternyata lapor ke saya, ‘saya kok enggak terima’, ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT, sehingga kita juga sempat hentikan. Kita harus cek dulu dengan data kita kenapa mereka tidak terima,” kata Risma, Sabtu (17/7).

Selain itu, bantuan Kartu Sembako atau BPNT yang disalurkan juga belum mencapai target sasaran sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena adanya perubahan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kenapa angkanya masih ada yang bergerak? Karena memang ada proses yang mengganti [sasaran penerima] yang meninggal dan sebagainya, sehingga kami harus mengganti data baru yang kemudian disampaikan ke bank sebagai bank penyalur, terutama PKH dan BPNT, untuk mengubah data tersebut, sehingga kenapa belum tuntas 18,8 juta,” tukasnya.

Meskipun begitu, Risma mengklaim bahwa sebenarnya penyaluran bantuan sosial (bansos), baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) sudah mulai disalurkan sejak awal Juli.

“Perlu kami sampaikan, bahwa untuk PKH, BST, dan BPNT itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli,” klaimnya.

Bantuan penyaluran PKH dan Kartu Sembako itu sudah disalurkan melalui himpunan bank milik negara (himbara), yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.

“Khusus untuk Aceh, karena Gubernur Aceh saat itu masih meminta untuk disalurkan melalui Bank Syariah, maka kemarin sempat terhenti untuk dua bulan terakhir yang nanti akan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia,” imbuhnya.

Adapun jumlah sasaran PKH adalah 10 juta KPM, Kartu Sembako 18,8 juta KPM, sedangkan BST adalah 10 juta KPM. Pemerintah juga memberikan Bantuan Beras sebesar 10 kilogram untuk penerima BST dan Kartu Sembako.

“Penyaluran beras nanti itu akan disalurkan oleh Bulog langsung ke penerima manfaat, sedangkan data itu dari kami, Kementerian Sosial,” kata Risma.

Selain bantuan tersebut, Risma menambahkan, pemerintah juga akan memberikan bansos kepada 5,9 juta KPM yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, di luar penerima Kartu Sembako dan BST.

Dalam keterangan persnya, Mensos juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial juga menggelar dapur umum yang memberikan bantuan makanan bergizi bagi tenaga kesehatan (nakes) hingga masyarakat umum.

“Kami melayani para rumah sakit-rumah sakit yang untuk men-support nakes yang mungkin mereka terlalu berat sehingga kita juga atur gizinya, ada daging, ada telur, yang diharapkan bisa men-support. Kemudian tenaga untuk makam, petugas makam, ada juga dimintakan dari daerah ke dapur umum kami. Kemudian juga ada petugas-petugas lainnya, serta juga ada beberapa warga yang mengajukan di kampung yang melakukan isolasi mandiri,” pungkasnya.