Jika sampai pemerintah terus memaksakan PPKM sementara kebutuhan perut rakyat kecil yang sangat terdampak dari kebijakan pemerintah itu tidak ditanggung oleh pemerintah, maka PPKM sebaiknya dievaluasi secara menyeluruh.
“Kalau gak bisa nanggung kebutuhan mereka, ya PPKM wajib dievaluasi, yang baiknya gimana aja,” tambahnya.
PPKM Diskriminatif
Dokter umum yang merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu menilai bahwa PPKM Darurat saat ini cenderung memihak kepada yang kelas menengah ke atas.
“PPKM yang sekarang ini terlalu memihak jadinya. Kalau yang kaya raya dan gaji bulanan, masih kuat-kuat aja teriak isoman dan prokes. Kalau yang bekerja harian, sudah gak akan kuat. Jadinya mereka kelaparan, nutrisi buruk, ya covid juga endingnya,” papar dr Tirta.
Namun jika sampai PPKM dilonggarkan oleh pemerintah, maka para tenaga kesehatan (nakes) dan Rumah Sakit (RS) yang akan merasakan dampak buruknya.
“Kalau PPKM dilonggarkan. Parah ahli mencemaskan rumah sakit akan collapse. Dan pasien meledak banyak,” ucapnya.
Oleh karena itu, solusi yang paling tepat untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 saat ini, adalah dengan peran keras pemerintah memenuhi kebutuhan pokok para pihak yang terdampak dari kebijakan PPKM tersebut. Begitu juga dengan penguatan vaksinasi.
