JAKARTA, HOLOPIS.COM – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepada LK Bendahara Umum Negara (BUN), dan Laporan Keuangan (LK) Kementerian Keuangan BA 015 tahun 2020. hal tersebut membuat kebanggaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2020 memiliki tantangan luar biasa di saat pandemi Covid-19.
“Kondisi yang extraordinary ini tentunya berpengaruh terhadap proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2020 termasuk di dalamnya penyusunan LK BA 015 dan LK BUN. Proses memiliki tantangan tersendiri karena dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat acara Penyerahan LHP atas LK Kemenkeu BA 015 Tahun 2020 dan LK BUN Tahun 2020 secara daring bersama Anggota II BPK RI Pius Lustrilanang.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terdapat temuan yang digarisbawahi sekaligus memberikan rekomendasinya. Sri Mulyani menyatakan komitmennya untuk dapat menyelesaikan setiap temuan dan rekomendasi BPK. “Kementerian Keuangan akan terus bekerja keras untuk menjamin terlaksananya praktik tata kelola yang baik (good governance). Sekali lagi, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menyelesaikan setiap temuan dan rekomendasi BPK, serta berupaya untuk terus meningkatkan kualitas LK BA 015 dan LK BUN,” tegasnya.
Sehingga opini WTP menunjukkan kepada Kemenkeu untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara. bahkan opini WTP menunjukkan dalam mengelola keuangan, memiliki sistem pengendalian internal yang berjalan efektif, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan yang memadai atas laporan keuangan.
Sejak tahun 2011, LK BA 015 telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Dengan kembali diperolehnya opini WTP dari BPK atas LK BA 015 tahun 2020, sehingga LK BA 015 telah mendapatkan opini WTP sebanyak 10 kali secara berturut-turut Begitu juga dengan LK BUN, tahun ini juga mendapatkan opini WTP atas LK BUN Tahun 2020, sehingga menjadikan LK BUN mendapatkan opini WTP yang ke 5 kali berturut-turut sejak tahun 2016.
selanjutnya, dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas laporan keuangan BA 015 dari tahun 2014 sampai dengan 2019, saat ini telah diselesaikan 86,3% rekomendasi, dan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan terkait temuan pemeriksaan pada LK BUN, rekomendasi BPK yang telah diselesaikan mencapai 80,90%.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) mengumumkan tarif baru per Januari.
Video bokep atau konten-konten pornografi dewasa ini menjadi hal yang tidak lagi tabu di masyarakat.…
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa Pemerintah tidak punya niat sedikit pun untuk mempersulit kehidupan rakyat…
Manajer Manchester City Pep Guardiola tengah dipusingkan dengan masalah performa tim. Pelatih berkepala pelontos itu…
Vonis hukuman terhadap tersangka kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis memicu beragam…
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para Ketua Umum (Ketum) partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia…