Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Polda Metro Sidik 21 Perusahaan Yang Langgar Aturan PPKM Darurat

JAKARTA, HOLOPIS. COM – Pihak kepolisian masih mendapati puluhan perusahaan Non Esensial dan Non Critical masih beroperasi di masa penerapan PPKM Darurat di pulau Jawa dan Bali.

Untuk daerah Jakarta khususnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, ada 21 perusahaan lagi yang telah dilakukan penyidikan setelah sebelumnya sudah ada 3 orang dari 2 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Masih ada saja perusahaan yang non essensial dan non kritikal. Sampai tadi malam ada 21 perusahaan yang kita sidik baik itu toko maupun perusahaan yang tidak masuk kategori dan masih memperkerjakan pegawainya padahal harusnya WFH, ” kata Yusri di Jakarta, Kamis (8/7).

Oleh karena itu, Yusri kembali ingatkan agar masyarakat maupun perusahaan bisa mematuhi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut.

“Tim satgas gakum bersama jajaran polres terus melakukan sidak. Mengingatkan pimpinan perusahaan tolong jangan egois, lihat kuburan saja sudah penuh apalagi RS sudah penuh, ” pintanya.

Apabila masih membandel, Yusri pun mengancam akan mengambil tindakan tegas. Termasuk penerapan hukum pidana seperti yang telah dilakukan terhadap tiga orang sebelumnya dari dua perusahaan yang tetap memaksakan karyawannya bekerja dari kantor.

“Kami akan tindak tegas pimpinan apabila masih ada yg melanggar aturan tersebut, ” tutupnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru